Masalah Moral

                                                             NAMA: GABRIEL SONNY MAING (2007510008)

                                                                                     THOMAS RENWARIN(2007510009)

                                                                                     TUGAS MORAL MASALAH  DUNIA

KEKERASAN DAN TERORISME TANATANGAN

UNTUK MENCIPTAKAN PERDAMAIAN

——————————————————————————–

 

  1. Masalah kekerasan sebagai ancaman terhadap perdamaian.

a). Latar Belakang Masalah Munculnya Terorisme

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon.

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. [1]

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

b). Istilah Terorisme

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang . Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror ( under the terror ), berasal dari bahasa latin” t e rre re ” yang berarti gemetaran dan” d e t e re r re” yang berarti takut2.

Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publi. Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang. Polarisasi tersebut terbentuk dikarenakan ada relativitas makna terorisme yang mana menurut Wiliam D Purdue ( 1989 ), the use word terorism is one method of delegitimation often use by side that

has the military advantage. [2]

Bentuk-Bentuk Kekerasan

a) Akar Penyebab Kekerasan

Dari sisi pemerintah, salah satu faktor yang sering menjadi pemicu munculnya potensi konflik yang berujung pada munculnya aksi-aksi kekerasan termasuk aksi terorisme adalah kebijakan pemerintah yang sering dianggap tidak populis dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sebagai contoh, ketika pemerintah mencoba untuk lebih mengarahkan sistem ekonominya kearah liberalisasi (pro Barat) sehingga dikhawatirkan akan merugikan masyarakat ekonomi lemah, maka banyak pihak yang serta merta melakukan penolakan. Bagi sebagian pihak, langkah tersebut sebagai upaya untuk membiarkanIndonesiadijadikan sebagai boneka Negara-negara Barat. Akibatnya muncul aksi penolakan terhadap kebijakan tersebut serta melakukan berbagai aksi kekerasan (teror) yang ditujukan kepada simbol-simbol asing, seperti kantor pemerintah, perusahaan, atribut-atribut asing, tidak terkecuali warga Negara asing tertentu. Kondisi ini digambarkan oleh Johan Galtung sebagai ketidaksesuaian di antara kepentingan atau kontradiksi di antara kepentingan (1996: 21) Konflik-konflik ini akan semakin berkembang apabila pemerintah tidak segera melakukan pembenahan secara mendasar atau minimal tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang rawan memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Sekalipun akibat dari munculnya konflik ini telah menimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian materiil ,  dampak terbesar dari konflik yang membutuhkan perhatian dan pesa snanganan serus justru pada aspek psiko sosial masyarakat. Ini karena konflik termasuk di dalamnya sebagai dampak dari munculnya aksi-aksi teror, telah membuat masyarakat selalu dihinggapi rasa takut dan tidak aman, akibatnya di antara kelompok-kelompok masyarakat timbul rasa saling curiga dan mengikis rasa kepercayaan di antara warga masyarakat (Rozi, dkk, 2006 : 206).[3]

Bentuk kekerasan  yang paling utama adalah ketidak adilan yang mengakibatkan adanya kondisi sub human. Kondisi ini yang delanjutnya memicu kekersan yaitu pemberontakan di kalangan masyarakat atau di kalangan kelompok dalam kondisi sub human. Munculnya
kekerasan nomor dua untuk melawan kekerasan nomor satu menjadikan penguasa atau
negara berhak dan memiliki kewenangan untuk memelihara ketertiban meskipun dengan  melakukan tidandakan-tindakan kekerasan inilah kekerasan nomor tiga.

b). Upaya meningkatkan kewaspadaan

Harus diakui peran serta masyarakat dalam mencegah  aksi-aksi terorisme hingga saat ini masih belum memadai. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anggota masyarakat dan atau kelompok-kelompok masyarakat yang terkesan memberikan dukungan, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aksi-aksi terorisme. Bahkan tidak sedikit yang justru menganggap  aksi terorisme merupakan salah satu implementasi dari pelaksanaan kewajiban agama yang tidak boleh dilarang. Hal ini tentunya merupakan pernyataan yang kontra produktif ditengah-tengah upaya dari berbagai kalangan untuk lebih mengedepankan toleransi antar umat beragama.

Kebebasan berpendapat (freedom of speech) memang merupakan hal yang dilindungi oleh konstitusi sehingga tidak ada larangan bagi warga masyarakat untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, namun yang menjadi masalah adalah apabila pendapat yang disampaikan justru sangat berlawanan dengan upaya pemerintah dalam memerangi aksi teorisme. Padahal, apabila partisipasi masyarakat dalam penanggulangan terorisme sangat minim, tanpa disadari kita sedang menyediakan lahan subur bagi pelaku teroris beserta jaringannya untuk semakin mengembangkan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Ketika pengaruh teroris sudah semakin mengakar dan menjalar tanpa mampu dibendung masalah kehancuran bangsa hanyalah tinggal menunggu waktu.

 

III. Penilaian Moral atas Msalah Kekerasan

a. Ajaran kitab suci tentang Kekerasan

            Dalam Perjanjian Lama masa perang awal sering dilihat sebagai perang suci, suatu konflik dimulai dan dipimpin oleh Tuhan. Such a war was declared by God, Himself ( Exodus 17:16 ; Numbers 31:3 ), and every facet of war had religious significance. Perang seperti dinyatakan oleh Allah, sendiri ( Keluaran 17:16 , Bilangan 31:3 ), dan setiap aspek dari perang memiliki arti penting keagamaan. Sacrificial rites were performed to ensure God’s continued support ( 1 Samuel 7:8-10 ; 13:9 ). Pengorbanan ritual dilakukan untuk memastikan kelanjutan dukungan’s Allah ( 1 Samuel 7:8-10 ; 13:09 ). The sacred ark of the covenant, symbolizing the presence of God, was often taken into battle ( 1 Samuel 4:3 ). Suci tabut perjanjian itu, melambangkan kehadiran Allah, sering dibawa ke dalam peperangan ( 1 Samuel 04:03 ). Later in Israel’s history, the prophets began to see the terror of war as God’s judgment against his people for their sins, and the glory of war began to fade ( Habakkuk 1:5-11 , Jeremiah 21:3-7 ). Israel began to look to the day when the endless cycle of war would be broken: Kemudian dalam sejarah Israel, para nabi mulai melihat teror perang sebagai Teman penghakiman Allah terhadap umat-Nya untuk dosa-dosa mereka, dan kemuliaan perang mulai memudar ( Habakuk 1:5-11 , Yeremia 21:3-7 ). Israel mulai untuk melihat ke hari ketika siklus tanpa akhir perang akan pecah:

The law will go out from Zion, the word of the LORD from Jerusalem.            Undang-undang tersebut akan keluar dari Sion, firman TUHAN dari Yerusalem. He will judge between the nations and will settle disputes for many peoples. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan akan menyelesaikan sengketa bagi masyarakat banyak. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas;. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. (NIV, Isaiah 2:3-4) Bangsa tidak akan mengangkat pedang terhadap bangsa, tidak akan mereka melatih untuk perang lagi. (NIV, Yesaya 2:3-4)In the New Testament , war is universally seen as evil and Jesus emphasized peace instead. Dalam Perjanjian Baru, perang secara universal dipandang sebagai jahat dan Yesus menekankan perdamaian sebagai gantinya. He advised us to avoid retaliation and revenge and to extend our love even to our enemies. Ia menyarankan kita untuk menghindari pembalasan dan balas dendam dan untuk memperpanjang cinta kita bahkan musuh kita. “You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I tell you, Do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. If someone forces you to go one mile, go with him two miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ “Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, ‘Mata ganti mata dan gigi ganti gigi.” Tetapi Aku berkata kepadamu, Jangan melawan orang jahat. Jika seseorang menampar pipi kanan, putar kepadanya yang lainnya juga. Dan jika seseorang ingin menuntut Anda dan mengambil tunik Anda,

biarkan dia memiliki jubah Anda juga. Jika seseorang memaksa Anda untuk pergi satu mil, berjalanlah bersama dia dua mil,. Berikan kepada orang yang meminta Anda dan tidak berpaling dari orang yang ingin meminjam dari Anda. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, “Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.” But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. (NIV, Matthew 5:38-45) Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, bahwa Anda mungkin anak-anak Bapamu yang di surga). (NIV, Matius 5:38-45)The apostle Paul and other New testament writers echoed Jesus’ sentiment and expanded on it. Rasul Paulus dan lain New penulis bukti menggema ‘sentimen Yesus dan diperluas di atasnya.

Never pay back evil for evil to anyone. Tidak pernah membayar kembali kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Respect what is right in the sight of all men. Menghormati apa yang benar di mata semua orang. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men. Jika mungkin, sejauh itu tergantung pada Anda, berdamai dengan semua orang. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, “Vengeance is Mine, I will repay,” says the Lord. “But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him a drink; for in so doing you will heap burning coals upon his head.” Jangan membalas dendam sendiri, dicintai, tapi tinggalkan ruang bagi murka Allah, sebab ada tertulis, “adalah Vengeance Mine, aku akan menggantinya,” firman Tuhan Tapi. “Jika seterumu lapar, memberinya makan, dan jika ia haus, berilah dia minum, sebab dengan demikian Anda akan membakar timbunan bara di atas kepalanya “. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. (NAS, Romans 12:17-21) Jangan diatasi dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan baik. (NAS, Roma 12:17-21)Despite the immense evil of war, Jesus said it is inevitable that wars will continue until He returns ( Mark 13:7-8 ), and He did not oppose earthly governments or their right to maintain armies ( Matthew 8:5-10 ).Meskipun kejahatan perang besar, Yesus mengatakan bahwa tak terelakkan bahwa perang akan terus berlanjut sampai Dia kembali ( Markus 13:7-8 ), dan Dia tidak menentang pemerintah duniawi atau hak mereka untuk mempertahankan pasukan ( Matius 8:5-10 ). Other New Testament passages accept the necessity of maintaining armies and the worthiness of military occupations ( Luke 3:14 , Acts 10:1-6 ) Lain bagian-bagian Perjanjian Baru menerima perlunya tentara mempertahankan dan kelayakan pekerjaan militer ( Lukas 3:14 , Kisah Para Rasul 10:1-6 )

Kristian Pasifisme:

Pasifisme, oposisi perang semua, adalah pandangan minoritas di seluruh kekristenan, tetapi adalah kepercayaan dominan dalam beberapa denominasi seperti Mennonite dan Society of Friends (Quaker). Pacifists take their example from Jesus who never resisted His persecutors. Pasifis mengambil contoh dari Yesus yang tidak pernah menolak penganiaya-Nya. When the mob came to arrest Jesus, one of His followers tried to defend Him with a sword. Ketika massa datang untuk menangkap Yesus, salah satu pengikut-Nya mencoba untuk membela-Nya dengan pedang. But Jesus said, Tetapi Yesus berkata,“Put your sword back into its place; for all those who take up the sword shall perish by the sword.” (NAS, Matthew 26:52-53) “Sarungkanlah pedangmu kembali ke tempatnya, karena semua orang yang mengambil pedang itu akan binasa oleh pedang.” (NAS, Matius 26:52-53) Many of Jesus’ apostles and other followers were also martyred for their faith, but never used violence to resist their fate. Banyak dari “rasul Yesus dan pengikut lainnya juga martir karena iman mereka, tetapi tidak pernah menggunakan kekerasan untuk menolak nasib mereka.Another justification for pacifism is the belief that the kingdom of God is set apart from the world ( Matthew 5:20 , 7:13-14 , John 18:36 ). Pembenaran bagi pasifisme lain adalah keyakinan bahwa Kerajaan Allah diatur terpisah dari dunia ( Matius 5:20 , 7:13-14 , Yohanes 18:36 ). The world will continue in sin of all kinds, including war ( Matthew 24:6-7 , Mark 13:7-8 ), but those who truly belong to the kingdom of God are called to put their total trust in God ( Matthew 10:28 , John 14:1 ) and to obey all of Jesus’ teachings ( Matthew 7:21 , 28:18-20 , Luke 6:46 , John 14:15 , 15:10 ), including His teachings against violence. Dunia akan terus hidup dalam dosa dari segala jenis, termasuk perang ( Matius 24:6-7 , Markus 13:7-8 ), tetapi mereka yang benar-benar milik Kerajaan Allah dipanggil untuk menaruh kepercayaan total pada Tuhan ( Matius 10 : 28 , Yohanes 14:01 ) dan mematuhi semua ‘ajaran Yesus ( Matius 07:21 , 28:18-20 , Lukas 6:46 , Yohanes 14:15 , 15:10 ), termasuk ajaran-ajaran-Nya terhadap kekerasan.  A number of other Bible passages are cited in favor of the pacifist position, including Matthew 5:9 , Romans 12:18-19 , 2 Corinthians 10:3-4 , 1 Peter 2:21-23 , 3:8-11 , 13-17 , and Hebrews 10:32-34 . Sejumlah ayat-ayat Alkitab lainnya dikutip dalam mendukung posisi pasifis, termasuk Matius 05:09 , Roma 12:18-19 , 2 Korintus 10:3-4 , 1 Petrus 2:21-23 , 3:8-11 , 13-17 , dan Ibrani 10:32-34 .

A frequent criticism of pacifism is that it amounts to surrender to aggression, and the evil which results could be much worse than the evil of a war.            Sebuah kritik sering pasifisme adalah bahwa hal itu berjumlah menyerah kepada agresi, dan kejahatan yang hasilnya dapat jauh lebih buruk daripada kejahatan perang. Another criticism is that pacifism is utopian, and pacifists unfairly reap the benefits of freedom earned by those willing to sacrifice their lives in war. Kritik lainnya adalah pasifisme yang utopis, dan pasifis tidak adil menuai keuntungan dari kebebasan yang diterima oleh mereka yang bersedia untuk mengorbankan nyawa mereka dalam perang. However, pacifists reply that pacifism does not mean being passive; it is active peacemaking through nonviolent means. Namun, pasifis menjawab bahwa pasifisme bukan berarti menjadi pasif, melainkan perdamaian aktif melalui cara-cara tanpa kekerasan. They point to the success of nonviolent resistance movements such as the Swedish and Danish resistance to Nazism in World War II, Gandhi’s independence movement in India, the civil rights movement of Martin Luther King in the United States, and the Solidarity labor movement in Poland. Mereka menunjuk keberhasilan gerakan perlawanan tanpa kekerasan seperti dan Denmark perlawanan Swedia ke Nazisme dalam Perang Dunia II, kemerdekaan gerakan Gandhi di India, gerakan hak-hak sipil Martin Luther King di Amerika Serikat, dan gerakan Solidaritas buruh di Polandia. Many Christian pacifists see nonviolence as the only way to alleviate the vicious cycles of oppression, hatred, war and revenge that have dominated human history. pasifis Kristen Banyak non-kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk meringankan siklus setan penindasan,, perang kebencian dan balas dendam yang telah mendominasi sejarah manusia.[4]

b. Ajaran Teologi tentang Kekerasan

Gereja Posisi pada Perang

Here are the official positions on war of the three largest Christian denominations in the United States:          XVI. XVI. Peace and War. Perdamaian dan Perang. It is the duty of Christians to seek peace with all men on principles of righteousness. Ini adalah tugas orang Kristen untuk mencari damai dengan semua orang pada prinsip-prinsip kebenaran. In accordance with the spirit and teachings of Christ they should do all in their power to put an end to war. Sesuai dengan semangat dan ajaran Kristus yang harus mereka lakukan semua dalam kekuasaan mereka untuk mengakhiri  perang.The true remedy for the war spirit is the gospel of our Lord.Obat yang benar untuk semangat perang adalah Injil Tuhan kita. The supreme need of the world is the acceptance of His teachings in all the affairs of men and nations, and the practical application of His law of love. Kebutuhan tertinggi di dunia adalah penerimaan ajaran-Nya dalam semua urusan manusia dan bangsa, dan aplikasi praktis dari hukum-Nya kasih. Christian people throughout the world should pray for the reign of the Prince of Peace. Christian orang di seluruh dunia harus berdoa bagi masa pemerintahan Raja Damai. Isaiah 2:4 ; Matthew 5:9 , 38-48 ; 6:33 ; 26:52 ; Luke 22:36 , 38 ; Romans 12:18-19 ; 13:1-7 ; 14:19 ; Hebrews 12:14 ; James 4:1-2 . Adopted by the Southern Baptist Convention June 14, 2000.Yesaya 02:04 , Matius 05:09 , 38-48 ; 6:33 , 26:52 , Lukas 22:36 , 38 ; Roma 12:18-19 , 13:1-7 , 14:19 ; Ibrani 12:14 ; Yakobus 4:1-2 2000. Diadopsi oleh Southern Baptist Juni 14 Konvensi[5]. From

Catholic: 2307. 2307. The fifth commandment forbids the intentional destruction of human life. Because of the evils and injustices that accompany all war, the Church insistently urges everyone to prayer and to action so that the divine Goodness may free us from the ancient bondage of war. Perintah kelima melarang penghancuran sengaja kehidupan manusia. Karena kejahatan dan ketidakadilan yang menyertai perang semua, Gereja menerus mendesak semua orang untuk doa dan tindakan sehingga Kebaikan ilahi dapat membebaskan kita dari perbudakan perang kuno.2308. 2308. All citizens and all governments are obliged to work for the avoidance of war. Semua warga negara dan semua pemerintah wajib bekerja untuk menghindari perang. However, “as long as the danger of war persists and there is no international authority with the necessary competence and power, governments cannot be denied the right of lawful self-defense, once all peace efforts have failed. Namun, “selama bahaya perang berlanjut dan tidak ada otoritas internasional dengan kompetensi yang diperlukan dan kekuasaan, pemerintah tidak dapat ditolak haknya membela diri yang sah, setelah semua upaya perdamaian telah gagal2309..

2309. The strict conditions for legitimate defense by military force require rigorous consideration.Kondisi ketat untuk pertahanan yang sah dengan kekuatan militer memerlukan pertimbangan yang ketat. The gravity of such a decision makes it subject to rigorous conditions of moral legitimacy. At one and the same time: Gravitasi dari keputusan seperti itu membuatnya tunduk pada persyaratan yang ketat dari legitimasi moral waktu. Pada satu dan yang sama:the damage inflicted by the aggressor on the nation or community of nations must be lasting, grave, and certain; kerusakan yang ditimbulkan oleh agresor pada bangsa atau komunitas bangsa-bangsa harus abadi, kuburan, dan tertentu;all other means of putting an end to it must have been shown to be impractical or ineffective; semua cara lain untuk mengakhiri harus telah terbukti tidak praktis atau tidak efektif; there must be serious prospects of success; harus ada prospek serius keberhasilan;  the use of arms must not produce evils and disorders graver than the evil to be eliminated. penggunaan senjata tidak harus memproduksi kejahatan dan pengukir gangguan daripada kejahatan yang harus dihilangkan. The power of modern means of destruction weighs very heavily in evaluating this condition. Kekuatan sarana modern pemusnah berat yang sangat berat dalam mengevaluasi kondisi ini.  These are the traditional elements enumerated in what is called the “just war” doctrine. Ini adalah unsur tradisional disebutkan dalam apa yang disebut “hanya perang” doktrin.The evaluation of these conditions for moral legitimacy belongs to the prudential judgment of those who have responsibility for the common good. Evaluasi atas kondisi tersebut legitimasi moral milik penilaian kehati-hatian orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk kebaikan bersama.2310.

2310. Public authorities, in this case, have the right and duty to impose on citizens the obligations necessary for national defenseotoritas publik, dalam hal ini, memiliki hak dan kewajiban untuk memaksakan kewajiban warga negara yang diperlukan untuk pertahanan nasional. Those who are sworn to serve their country in the armed forces are servants of the security and freedom of nations. Mereka yang disumpah untuk melayani negara mereka dalam angkatan bersenjata adalah pelayan keamanan dan kebebasan bangsa. If they carry out their duty honorably, they truly contribute to the common good of the nation and the maintenance of peace. Jika mereka melaksanakan tugas mereka terhormat, mereka benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan umum bangsa dan pemeliharaan perdamaian.

2311. 2311. Public authorities should make equitable provision for those who for reasons of conscience refuse to bear arms; these are nonetheless obliged to serve the human community in some other way. otoritas publik harus membuat ketentuan yang adil bagi mereka yang karena alasan hati nurani menolak untuk memanggul senjata; ini tetap berkewajiban untuk melayani komunitas manusia dalam beberapa cara lain.2312.

2312. The Church and human reason both assert the permanent validity of the moral law during armed conflict. Dan manusia Gereja Alasan kedua menegaskan validitas permanen dari hukum moral selama konflik bersenjata. “The mere fact that war has regrettably broken out does not mean that everything becomes licit between the warring parties.” “Fakta bahwa perang telah sayangnya pecah tidak berarti bahwa segala sesuatu menjadi sah antara pihak yang bertikai.”

2313. 2313. Non-combatants, wounded soldiers, and prisoners must be respected and treated humanely. Non-kombatan, tentara yang terluka, dan tahanan harus dihormati dan diperlakukan secara manusiawi. Actions deliberately contrary to the law of nations and to its universal principles are crimes, as are the orders that command such actions. Tindakan sengaja bertentangan dengan hukum negara dan prinsip-prinsip universal adalah kejahatan, sebagaimana perintah seperti perintah tindakan tersebut. Blind obedience does not suffice to excuse those who carry them out. Thus the extermination of a people, nation, or ethnic minority must be condemned as a mortal sin. ketaatan Buta tidak cukup untuk memaafkan orang-orang yang membawa mereka keluar bangsa. Dengan demikian pemusnahan, orang, atau etnis minoritas harus dikutuk sebagai dosa berat. One is morally bound to resist orders that command genocide. Salah satunya adalah terikat secara moral untuk menolak perintah genosida perintah itu.

2314. 2314. “Every act of war directed to the indiscriminate destruction of whole cities or vast areas with their inhabitants is a crime against God and man, which merits firm and unequivocal condemnation.” “Setiap tindakan perang diarahkan untuk penghancuran sembarangan seluruh kota atau daerah yang sangat luas dengan penduduk mereka adalah kejahatan melawan Allah dan manusia, yang manfaat tegas dan hukuman tegas.” A danger of modern warfare is that it provides the opportunity to those who possess modern scientific weapons—especially atomic, biological, or chemical weapons—to commit such crimes. Sebuah bahaya peperangan modern adalah bahwa hal itu memberikan kesempatan untuk mereka yang memiliki senjata modern ilmiah-terutama atom, biologi, atau senjata kimia-untuk melakukan kejahatan tersebut.

2315. 2315. The accumulation of arms strikes many as a paradoxically suitable way of deterring potential adversaries from war. Akumulasi serangan banyak senjata sebagai cara yang cocok paradoks dari menghalangi lawan potensial dari perang. They see it as the most effective means of ensuring peace among nations. This method of deterrence gives rise to strong moral reservations. Mereka melihatnya sebagai cara yang paling efektif untuk menjamin perdamaian antara bangsa-bangsa memberikan. Ini metode pencegahan menimbulkan pemesanan moral yang kuat. The arms race does not ensure peace. Perlombaan senjata tidak menjamin perdamaian. Far from eliminating the causes of war, it risks aggravating them. Jauh dari menghilangkan penyebab perang, itu risiko yang memberatkan mereka. Spending enormous sums to produce ever new types of weapons impedes efforts to aid needy populations; it thwarts the development of peoples. Pengeluaran jumlah besar untuk menghasilkan jenis baru yang pernah menghambat upaya senjata untuk membantu penduduk miskin, tetapi thwarts pengembangan masyarakat. Over-armament multiplies reasons for conflict and increases the danger of escalation. Over-persenjataan mengalikan alasan untuk konflik dan meningkatkan bahaya eskalasi.

2316. 2316. The production and the sale of arms affect the common good of nations and of the international community. Produksi dan penjualan senjata mempengaruhi kesejahteraan umum bangsa dan masyarakat internasional. Hence public authorities have the right and duty to regulate them. Oleh karena itu otoritas publik memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur mereka. The short-term pursuit of private or collective interests cannot legitimate undertakings that promote violence and conflict among nations and compromise the international juridical order. The-jangka pendek mengejar kepentingan pribadi atau kolektif tidak bisa usaha yang sah yang mempromosikan kekerasan dan konflik antar bangsa dan kompromi tatanan yuridis internasional.

2317.2317. Injustice, excessive economic or social inequalities, envy, distrust, and pride raging among men and nations constantly threaten peace and cause wars. Ketidakadilan, kesenjangan ekonomi atau sosial yang berlebihan, iri hati, ketidakpercayaan, dan kebanggaan mengamuk di antara manusia dan bangsa terus-menerus mengancam dan menyebabkan perang perdamaian. Everything done to overcome these disorders contributes to building up peace and avoiding war: Semuanya dilakukan untuk mengatasi gangguan ini memberikan kontribusi untuk membangun perdamaian dan menghindari perang.[6]

 

Metodis:

Kami percaya bahwa perang tidak sesuai dengan ajaran dan teladan Kristus. We therefore reject war as a usual instrument of national foreign policy and insist that the first moral duty of all nations is to resolve by peaceful means every dispute that arises between or among them; that human values must outweigh military claims as governments determine their priorities; that the militarization of society must be challenged and stopped; that the manufacture, sale, and deployment of armaments must be reduced and controlled; and that the production, possession, or use of nuclear weapons be condemned. Karena itu kami menolak perang sebagai instrumen biasa dari kebijakan luar negeri nasional dan bersikeras bahwa kewajiban moral pertama dari semua bangsa ini untuk menyelesaikan dengan cara damai setiap sengketa yang timbul antara atau di antara mereka, bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus lebih besar daripada klaim militer sebagai pemerintah menentukan prioritas mereka; bahwa militerisasi masyarakat harus ditantang dan berhenti; bahwa pembuatan, penjualan, dan penyebaran persenjataan harus dikurangi dan dikendalikan, dan bahwa produksi, kepemilikan, atau penggunaan senjata nuklir akan dihukum. Consequently, we endorse general and complete disarmament under strict and effective international control. Akibatnya, kami mendukung dan lengkap perlucutan senjata umum di bawah pengawasan internasional yang efektif dan ketat.[7]

 

Meliter layanan

Kami menyesalkan perang dan mendesak penyelesaian damai semua sengketa antara bangsa-bangsa. From the beginning, the Christian conscience has struggled with the harsh realities of violence and war, for these evils clearly frustrate God’s loving purposes for humankind. Sejak awal, hati nurani Kristen telah berjuang dengan keras realitas kekerasan dan perang, kejahatan atas jelas menggagalkan tujuan yang Tuhan kasih untuk manusia. We yearn for the day when there will be no more war and people will live together in peace and justice. Kami merindukan hari ketika tidak akan ada perang lagi dan orang akan hidup bersama dalam damai dan keadilan. Some of us believe that war, and other acts of violence, are never acceptable to Christians. We also acknowledge that most Christians regretfully realize that, when peaceful alternatives have failed, the force of arms may be preferable to unchecked aggression, tyranny and genocide. Beberapa dari kita percaya bahwa perang, dan tindakan kekerasan lainnya, tidak pernah diterima oleh orang Kristen. Kami juga mengakui bahwa sebagian besar orang Kristen menyesal menyadari bahwa, ketika alternatif damai gagal, kekuatan senjata akan lebih baik untuk dicentang tirani agresi, dan genosida. We honor the witness of pacifists who will not allow us to become complacent about war and violence. Kita menghormati kesaksian pasifis yang tidak akan memungkinkan kita untuk menjadi puas tentang perang dan kekerasan. We also respect those who support the use of force, but only in extreme situations and only when the need is clear beyond reasonable doubt, and through appropriate international organizations. Kami juga menghormati mereka yang mendukung penggunaan kekuatan, tetapi hanya dalam situasi yang ekstrim dan hanya jika kebutuhan jelas tanpa diragukan, dan melalui organisasi internasional yang tepat. We urge the establishment of the rule of law in international affairs as a means of elimination of war, violence, and coercion in these affairs. Kami mendesak pembentukan aturan hukum dalam urusan internasional sebagai sarana penghapusanperang, kekerasan dan pemaksaan dalam urusan. Kami menolak kebijakan nasional pelayanan militer diberlakukan sebagai bertentangan dengan Injil. We acknowledge the agonizing tension created by the demand for military service by national governments. Kami mengakui ketegangan menyiksa diciptakan oleh permintaan dinas militer oleh pemerintah nasional. We urge all young adults to seek the counsel of the Church as they reach a conscientious decision concerning the nature of their responsibility as citizens. Pastors are called upon to be available for counseling with all young adults who face conscription, including those who conscientiously refuse to cooperate with a system of conscription. Kami mendesak semua orang dewasa muda untuk mencari nasihat Gereja sebagai mereka mencapai keputusan teliti mengenai sifat tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Gembala dipanggil akan tersedia untuk konseling dengan semua orang dewasa muda yang menghadapi wajib militer, termasuk mereka yang sungguh-sungguh menolak untuk bekerja sama dengan sistem wajib militer.
We support and extend the ministry of the Church to those persons who conscientiously oppose all war, or any particular war, and who therefore refuse to serve in the armed forces or to cooperate with systems of military conscription. We also support and extend the Church’s ministry to those persons who conscientiously choose to serve in the armed forces or to accept alternative service. Kami mendukung dan memperluas pelayanan Gereja untuk orang-orang yang sungguh-sungguh melawan semua perang, atau perang tertentu, dan yang karena itu menolak untuk melayani dalam angkatan bersenjata atau bekerja sama dengan sistem wajib militer dan. Kami juga mendukung memperpanjang Gereja pelayanan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh memilih untuk melayani di angkatan bersenjata atau untuk menerima layanan alternative.[8]

 

Hanya ada teori perang:

Jelas, yang ideal Kristen adalah penghapusan total perang dan kasih persaudaraan di antara semua orang. However, in this imperfect world, war may be forced on those who do not desire it. Namun, di dunia ini tidak sempurna, perang mungkin terpaksa pada mereka yang tidak menginginkannya. St. Augustine (354 – 430) and St. Thomas Aquinas (1225-1274) are primarily responsible for formulating the theory of the Just War which has remained the majority Christian approach to war to this day. St Augustine (354-430) dan St Thomas Aquinas (1225-1274) terutama bertanggung jawab untuk merumuskan teori Hanya Perang yang tetap pendekatan mayoritas orang Kristen berperang untuk hari ini. There are many variations on the just war theory, but these are the basics: Ada banyak variasi pada teori perang yang adil, tetapi ini adalah dasar-dasar:

  • There must be a just cause for the war. Harus ada alasan untuk perang.
    • War must be waged only in response to certain, grave and lasting damage inflicted by an aggressor.Perang harus dilancarkan hanya untuk menanggapi, kuburan dan langgeng  kerusakan tertentu yang ditimbulkan oleh agresor.
    • The motive for war must be advancement of good or avoidance of evil.Motif untuk perang harus kemajuan baik atau menghindari kejahatan.
    • The ultimate objective of war must be to bring peace.Tujuan akhir dari perang harus untuk membawa damai.
    • Revenge, revolt, a desire to harm, dominate, or exploit and similar things are not justification for war.Balas dendam, pemberontakan, keinginan untuk menyakiti, mendominasi, atau mengeksploitasi dan hal-hal serupa tidak pembenaran untuk perang.
  • Every possible means of peacefully settling the conflict must be exhausted first.Setiap kemungkinan cara damai menyelesaikan konflik harus habis terlebih dahulu.
  • There must be serious prospects of success; bloodshed without hope of victory cannot be justified.Harus ada prospek serius keberhasilan; pertumpahan darah tanpa harapan kemenangan  tidak bisa dibenarkan.
  • The war must be declared by a legitimate authority.Perang harus dinyatakan oleh otoritas yang sah. Private individuals or groups should seek redress of their rights through their governments, not by acts of war. individu pribadi atau kelompok harus mencari ganti rugi hak-hak mereka melalui pemerintah mereka, bukan dengan tindakan perang.
  • The war must not cause greater evil than the evil to be eliminated.Perang tidak boleh menimbulkan kejahatan lebih besar daripada kejahatan yang harus dihilangkan.
  • Non-combatants (civilians) must not be intentionally harmed.Non-kombatan (warga sipil) tidak harus sengaja dirugikan.
  • Prisoners and conquered peoples must be treated justly.Narapidana dan masyarakat menaklukkan harus diperlakukan adil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Solusi Yang ditawarkan

a)    Mengembangkan Model Pendidikan Perdamaian

            Belakangan ini masyarakat dunia dihantui perasaan khawatir karena banyak peristiwa dan aksi kekerasan yang muncul seperti anarkisme, perang, hingga terorisme global. Peristiwa 11 September 2001, yang hingga saat ini sering diperingati sebagai hari peringatan “tragedi WTC” atau peristiwa 9/11 merupakan salah satu contoh rentetan panjang tragedi kekerasan di seluruh dunia yang sangat menakutkan masayarakat dunia. Di Indonesia, kasus berbeda tapi serupa juga tidak sedikit bisa dijumpai. Hal itu tampak sekali dalam berbagai kasus konflik dan anarkisme akibat perbedaan pandangan, pendapat, pikiran, ideologi, etnik dan bahkan agama yang selalu saja muncul di tengah-tengah kondisi bangsa yang hingga kini terus didera masalah dan krisis berkepanjangan di berbagai bidang kehidupan, termasuk krisis dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, misalnya, tantangan yang dihadapi bukan pekerjaan yang ringan dan mudah, tetapi sangat kompleks. Kompleksitas masalah tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi, di antaranya adalah rendahnya kualitas mutu pendidikan nasional, gonta-gantinya kurikulum, dan masalah ujian nasional, hingga ancaman, tantangan dan peluang mewujudkan “masyarakat damai” melalui institusi pendidikan. Melihat “benang kusut” dunia pendidikan seperti itu, tentu semua pihak, baik pemerintah maupun pihak lainnya, perlu segera memikirkan dan mencari solusi alternatif atas ruwetnya problematika pendidikan diIndonesia. Bagaimana (kira-kira) respons pendidikan dalam menghadapi konflik sosial, kekerasan dan benturan peradaban? Dalam konteks masyarakatIndonesiayang multikultural, mampukah dunia pendidikan menciptakan iklim yang kondusif, damai dan harmonis?

Pendidikan Perdamaian Pernyataan dan pertanyaan di atas penting untuk dijawab guna mengurai sejuta masalah dalam kehidupan dan dunia pendidikan kita untuk menuju masyarakat adil, makmur, damai dan harmonis. Sangat jelas, bahwa upaya mewujudkan masyarakat damai yang harmonis merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pendidikan. Sebab, pendidikan mempunyai peran yang sangat vital tidak saja sebagai transfer of knowledge, tetapi juga sebagai “juru damai”. Hal ini penting karena sebagaimana dijelaskan di atas, belakangan ini sering muncul konflik sosial dan kekerasan yang mengakibatkan masyarakat resah, takut, cemas dan tidak lagi merasakan suasana damai. Damai seolah menjadi “impian” bagi banyak orang terutama bagi mereka yang berada di daerah konflik seperti di Papua, Aceh, Ambon, dan Poso. Fenomena tersebut juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya pendidikan perdamaian (peace education) untuk diajarkan dalam dunia pendidikan kita. Mengapa model pendidikan perdamaian perlu dikembangkan dan diberlakukan? Salah satu alasan mendasar adalah sejarah konflik di negeri ini yang selalu berujung dendam, bukan damai. Bila kita mau menengok sejarah Indonesia, maka realitas konflik sosial yang terjadi sering kali mengambil bentuk kekerasan sehingga mengancam persatuan dan eksistensi bangsa. Pengalaman peperangan antara kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan telah  membentuk fanatisme kesukuan yang kuat. Sedangkan terjadinya konflik sosial setelah kemerdekaan, sering kali bertendensi politik, dan ujungnya adalah keinginan suatu.[9]

        Komunitas untuk melepaskan diri dari kesatuan wilayah negara kesatuan, bahkan buntutnya masih terasa hingga sekarang, baik yang terjadi di Aceh dan Papua (Musa Asy’arie, 2003). Tanpa pendidikan perdamaian, maka konflik sosial yang destruktif akan terus menjadi suatu ancaman  yng serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Secara esensial, pendidikan perdamaian merupakan pendidikan yang mengajarkan rasa saling menghargai, mencintai, fairness, dan keadilan. Hal ini sejalan dengan rumusan pemikir pendidikan asal Amerika Serikat, Ian Haris, bahwa “peace education is based on a philosophy that teaches nonviolence, love, compassion, trust, fairness, cooperation and reverence for the human family and all life on our planet.” Lebih lanjut, konsep pendidikan perdamaian ini juga mengarah pada pemberdayaan masyarakat melalui skills, attitudes, and knowledge: to build, maintain, and restore relationships at all levels of human interaction, to develop positive approaches towards dealing with conflicts -from the personal to the international, to create safe environments, both physically and emotionally, that nurture each individual, to create a safe world based on justice and human rights, to build a sustainable environment and protect it from exploitation and war.”

 Selanjutnya, untuk mendesain pendidikan perdamaian secara praktis-operasional tentu tidak mudah. Tetapi, paling tidak kita mau mencoba atau memiliki political will untuk mendesainnya sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan damai yang relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat kita adalah langkah awal yang perlu dilakukan. Pendidikan Moral Pancasila atau kewiraan, kepramukaan dan kewarganegaraan (civic education) sesungguhnya dilakukan sebagai bagian dari proses usaha membangun cara hidup damai saling hormat-menghormati untuk memperkuat wawasan kebangsaan (nasionalisme). Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan kewiraan masih jauh panggang dari api. Akibatnya tidak ada lagi minat dan semangat di kalangan mahasiswa untuk mempelajarinya, bahkan telah kehilangan aktualitasnya. Sementara pendidikan kepramukaan dan kewarganegaraan menjadi antirealitas karena tidak mengalami aktualisasi hidup di tengah realitas perubahan sosial yang kompleks dalam tekanan budaya global yang cenderung materialistic dan hedonistic Pada sisi yang lain, kita pun merasakan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah kita pada umumnya tidak menghidupkan pendidikan perdamaian yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial sering kali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah yang berada di daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental sehingga konflik sosial kekerasan semakin sulit diatasi, karena dipahami sebagai

Bagian dari panggilan agamanya. Kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya (intoleran), seakan-akan hanya agamanya sendirilah yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun yang minoritas. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini, sudah barang tentu berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan perdamaian, dan akan memperlemah persatuan bangsa.[10]

Revitali sasi dan Reaktualisasi  Era reformasi telah membuka mata kita terhadap semua “virus” kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berlangsung selama ini seperti korupsi, kolusi dan nepotisme misalnya. Wabah korupsi telah menghancurkan sendi-sendi persatuan bangsa, karena korupsi ternyata melestarikan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan hukum yang semakin tajam dan ikut memperkeras konflik sosial. Sementara pendidikan kewiraan, kepramukaan, bahkan keagamaan telah kehilangan aktualitasnya, dan pada gilirannya akan memperkeras konflik sosial yang ada. Karena itu, pendidikan damai harus direvitalisasi dan direaktualisasi secara kreatif sehingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya. Bila hal ini tidak dilakukan, maka seperti diungkap Neil Postman pendidikanIndonesiaakan menemui ajalnya. Memperbincangkan pendidikan perdamaian, barangkali tepat apabila kita menggunakan kerangka teoritik studi perdamain Johan Galtung, untuk memotret modus kekerasan dan konflik sosial di setiap lini kehidupan. Hal ini penting karena pemahaman dan sensibilisasi berbagai bentuk kekerasan adalah persyaratan utama dalam melihat diskursus kekerasan serta upaya mengatasinya. Dalam kaitan ini, bentuk “Segitiga Kekerasan” yang diungkapkan Johan Galtung (1998), yaitu kekerasan langsung, struktural, dan kultural, cukup membantu untuk membedakan bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan langsung melukai kebutuhan dasar manusia, tetapi tak ada pelaku langsung yang bisa dimintakan tanggung jawabnya. Sementara kekerasan kultural adalah legitimasi atas kekerasan struktural maupun kekerasan langsung secara budaya.

Bagi Galtung, definisi kekerasan dari sudut pandang pendidikan perdamaian, membuka kesempatan perdebatan secara konstruktif tentang kekerasan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, penyebab kekerasan, tidak lagi dilihat sepihak dan one-dimensional, tetapi dari berbagai dimensi terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan berbagai penyebab lain yang melahirkan kekerasan. Pemikiran Galtung dalam banyak hal juga sejalan dengan pemikiran Hanah Arend, bahwa kekerasan mampu mencuat dari salah satu sudut “Segitiga Kekerasan”, kemudian menjalar dan makin dipertajam dari dua sudut lainnya. Sebaliknya, ketika legitimasi kultural atas kekerasan berkurang, terjadi pula peredaman kekerasan langsung maupun struktural. Yang juga perlu dalam proses sensibilisasi adalah transfer perspektif yang realistis dalam upaya penyelesaian konflik. Misalnya, cara-cara penghentian kekerasan, dalam situasi konkret adalah hal yang jelas amat dimungkinkan. Pada saat yang sama, perlu diajarkan pula cara-cara konstruktif mengatasi konflik, karena kekerasan sering terpicu oleh eskalasi konflik. Dalam kaitan ini penting untuk diketahui berbagai pihak yang bertikai tentang kebutuhan pendekatan dan penanganan yang berbeda, tergantung seberapa dalam konflik yang terjadi. Tentu saja, sensibilisasi konflik, cara menjadi perantara antarpihak yang bertikai, mediasi, arbitrase dan sebagainya, cukup banyak dikembangkan dan diujicobakan di berbagai penjuru dunia. Kita bisa belajar dari pengalaman bangsa lain dalam upaya menghadapi konflik agar tidak terekskalasi menjadi kekerasan. Begitu pula cara mentransformasi eskalasi kekerasan ke dalam hal-hal yang konstruktif. Namun begitu, adalah penting agar tetap waspada, bahwa ada saja konflik yang amat sulit atau bahkan tidak mungkin diatasi karena semua pihak tidak bersedia damai. Juga ada saja provokator atau pihak-pihak yang selalu melakukan kekerasan tanpa mempertanyakan makna dari tindakannya. Meski demikian, kesempatan mengatasi kekerasan akan makin banyak orang mengenal berbagai cara mengatasinya, termasuk melalui model pendidikan perdamaian yang muaranya adalah untuk  mewujudkan masyarakat yang cinta damai.[11]

b) Pelatihan Aksi Nonkekerasan Selama Gerakan-gerakan Hak Sipil

Pada tahun 1942, kelompok gerakan damai radikal membentuk The Non­violent Action Commite of the Fellowship of Reconciliation, yang melatih team-team untuk memberikan kepemimpinan dalam kerja anti rasist and anti militer. Selain itu, muncul pula The Conggress of Racial Equality (CORE) yang pada tahun 1947 menjadi organisasi pertama yang mengem­bang­kan pelatihan non-kekerasan untuk persiapan keterlibatan dalam gerakan hak-hak sipil. Selama sepuluh tahun, sejak 1947, CORE mengadakan workshop selama berbulan-bulan di Washington DC.

Pada awal dalam gerakan hak-hak sipil itu, The Southern Christian Leader­ship Conference mendasarkan persiapan kampanye non-kekerasannya (seperti Montgomery Bus Boycot pada tahun 1956) pada tradisi keagamaan Afrika-Amerika. Pada pertemuan umum yang diadakan di gereja setempat, Martin Luther King Jr., dan lain-lainnya belajar tentang non-kekerasan. Menyanyi dengan berdoa telah memperkuat semangat dan disiplin non-kekerasan di ka­langan ko­munitas tersebut. Ketika pembangkangan sipil menjadi bagian yang sangat penting dalam gerakan hak-hak sipil, pelatihan dan memasukkan role play serta penandatanganan sumpah untuk tetap mem­pertahankan non-kekerasan.Dibutuhkan pelatihan yang panjang untuk mempersiapkan pekerja hak-hak sipil untuk menghadapi kekerasan di wilayah Selatan. Para peserta dalam The Missisipi Freedom Summer pada tahun 1964 memulai dengan pelatihan selama dua pekan. The Poor People’s Campaign pada tahun 1968 menyelenggarakan program pelatihan berbaris, pemimpin parade, dan kelompok pendukung.

c)           Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan

Kekerasan sosial yang menyebarluas mendorong Gereja Katolik Indonesiauntuk mempromosikan perdamaian di seluruh negeri ini dan hal ini tercetus dalam Pertemuan Nasional Promotor Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan (Pernas GATK) di Bogor Februari lalu. Pernas GATK terselenggara berkat kerjasama antara Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, Komisi Kepemudaan KWI, dan Peace building Program KARINA, KWI. “Dalam Nota Pastoral 2004 terungkap keprihatinan KWI akan budaya baru bangsa ini di mana segala persoalan diselesaikan dengan kekerasan, yang akhirnya nyawa manusia sudah tidak ada harganya lagi,” kata Pastor Serafin Dany Sanusi OSC, Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI. Pernas GATK diikuti 54 peserta dari sekitar 33 keuskupan di tanah air. Selama pertemuan berlangsung, peserta didampingi dengan setia oleh Mgr. Yustinus Hardjosoesanto, MSF, Uskup Tanjung Selor sekaligus sebagai ketua Komisi Kepemudaan KWI. Tujuan dari Pernas ini pertama-tama hendak merefleksikan kembali perjalanan para promotor GATK di daerahnya masing-masing yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pernas juga bertujuan mengkampanyekan Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan, sebagai alternatif penyelesaian persoalan kekerasan yang semakin marak di tanah air. Dengan menghayati gerakan ini, para promotor atau siapapun yang berkehendak baik, tidak harus membentuk kelompok baru. Yang diharapkan adalah mereka tetap bertekun di dalam kelompok atau tugasnya yang sudah dijalani selama ini dengan semangat dan spirit baru, yaitu Aktif tanpa Kekerasan. “Gerakan ini sebetulnya sudah cukup lama dikenal di Indonesia dengan nama ANV (Active non Violence). Seiring berjalannya waktu, penamaan Gerakan Aktif tanpa Kekerasan dirasa cukup tepat”, demikian dikatakan oleh Rm. Yosep Adi Wardaya, SJ, yang di kalangan teman-teman promotor GATK dijuluki “si mbah” ANV, yang juga menjadi Sekretaris Komisi Kepemudaan KWI. [12]

Sepanjang tahun 2006, Komisi Kepemudaan KWI bekerja sama dengan Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI dan Peace-building Program KARINA KWI telah menyelenggarakan cukup banyak pelatihan di pelbagai daerah dengan total peserta hingga 500 orang, yang terdiri dari imam, biarawan/wati, kaum muda, dan tokoh-tokoh umat. Di akhir Pernas GATK di-bacakan rekomendasi peserta untuk para Waligereja serta umat Katolik dan mereka yang berkehendak baik di Indonesia untuk menjadikan Aktif tanpa Kekerasan sebagai gerakan bersama. Di Keuskupan Surabaya, gerakan ini digaungkan oleh Komisi Kepemudaan (K3S) lewat serangkaian kegiatan. Kegiatan yang mengawali kampanye nasional ini adalah Retret Active Non-Violence yang telah terselenggara di Jatijejer, Mojokerto pada 4-7 Oktober lalu. Acara ini diikuti oleh 28 orang muda Katolik (OMK) dari 10 paroki dan 2 kelompok kategorial se-Keuskupan Surabaya. Dalam acara ini OMK diajak untuk menelisik kembali pengalaman-pengalaman kekerasan dalam kehidupan mereka sambil mendeskripsikan pengertian kekerasan menurut pengalaman mereka itu. Setelahnya, peserta diajak untuk mengenali beragam bentuk-bentuk kekerasan yang umurnya sudah setua umur peradaban

 manusia. Di sela-sela sessi acara peserta menikmati film tentang kekerasan dan lagu-lagu bertema sama. Puncak kampanye gerakan Aktif Tanpa Kekerasan yang akan dilakukan K3S adalah Konser Kampanye “3-Dimension 4 Peace” yang akan menampilkan beragam seni kontemporer dalam satu tema besar “Live Better With Non-Violence”. Memang harus OMK yang mengawali gerakan ini sebelum wajah masyarakat di masa mendatang menjadi suram.[13]

b)    Memerangi Kemiskinan dan Pengangguran

               Masalah Utama  Alam pikiran para pendiri Republik ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah upaya residual. Artinya kemiskinan dan pengangguran tidak boleh sekadar menjadi upaya “anak bawang” atau “the left-over”, yang baru dipikirkan setelah yang lain-lain beres dulu. Sebaliknya, kemiskinan dan pengangguran adalah masalah substansional, masalah utama yang mendasar, yang sejak awal perencanaan pembangunan harus ditetapkan sebagai target nasional utama. Kaum ekonom Indonesia umumnya, dengan ciri bawaannya sebagai neoklasikal atau class-room economists, justru menempatkan kemiskinan dan pengangguran sebagai target derivatif, sekadar residu dari target pertumbuhan ekonomi.Sejak lima capres yang lalu mulai menyadari tuntutan masyarakat akan betapa mendesaknya pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pengangguran, yang sempat telah menumbuhkan kebringasan, brutal dan berperangai ancaman, tak pelak mengangkat kemiskinan dan pengangguran sebagai tema utama dalam pameran-pameran keunggulan masing-masing capres. Kita tahu slogan kampanye mereka ini ada yang hanya bersifat slogan atau gincu pinang di bibir merah, atau sekadar kelatahan imitatif hampa substansi. Namun kita tahu ada pula yang tulus, bertitik tolak dari tanggung jawab moral dan komitmen ideologis, bahwa pembangunan nasional adalah proses humanisasi, proses pencerdasan hidup rakyat (bukan sekadar pencerdasan logika dan memori). Lawan utama dari bertitik tolak substansial (nonresidual) adalah “pasar-bebas”. Fundamentalisme pasar (market fundamentalism) dan kaum fundamentalis pasar (market fundamentalists)Indonesia, sebagaimana sering “ketrucut” (terlepas diucapkan) telah menegaskan sikap mereka yang antipopulis tatkala tokoh mainstream di zaman Presiden Wahid menyarankan paket kebijakan pemulihan ekonomi: Katanya kalau ekonomi mau pulih kita tidak boleh berpendekatan populis. Ini dua kesalahan terjadi sekaligus bila dikaitkan dengan gawatnya pengangguran dan kemiskinan.

 Kemiskinan dan pengangguran yang laten dan makin poten adalah masalah ketimpangan struktural (bukan sekadar masalah hitung-hitungan RAPBN), lebih merupakan masalah titik tolak dalam pemikiran pembangunan daripada sekadar masalah cita rasa dalam geser-menggeser prioritas, lebih merupakan masalah strategi dasar daripada sekadar masalah pendekatan. Yang diperlukan oleh bangsa kita adalah reformatory economic recovery (bukan sekadar economic recovery), yakni pemulihan ekonomi reformatif agar bisa sesuai dengan cita-cita UUD 1945. Sejak awal kemerdekaan, bahkan sejak UUD 1945 dipersiapkan, kita telah menempatkan rakyat sebagai subjek terhormat dalam sistem ekonomi Indonesia. Rakyatlah yang kita bangun, bukan ekonominya an sich. Ini sesuai dengan dasar dan ideologi kerakyatan yang menyertai tekad untuk Merdeka. Itulah sebabnya, satu-satunya pasal mengenai perekonomian (Pasal 33 UUD 1945) diletakkan di Bab XIV UUD 1945 yang judulnya “Kesejahteraan Sosial”. Dengan kata lain, perekonomian mau diapakan saja (sesuai ayat-ayatnya), “diotak-atik” mana-suka, ujung-ujungnya harus membuahkan “kesejahteraan sosial”. (UUD 2002 mengubah judul Bab itu menjadi “Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial”, menunjukkan telah terjadinya suatu pereduksian makna dan/atau kedangkalan pemahaman mengenai cita-cita dari para perumusnya di MPR). Sebab itu pula, kita menetapkan Pasal 27 (Ayat 2): “…Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan…”. Inilah yang ada di UUD 1945. Bahwa pertumbuhan ekonomi (GDP) itu penting, adalah sesuatu yang dengan sendirinya harus demikian untuk mengisi Pasal 27 (Ayat 2) itu. “Pekerjaan” dan “penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (antipengangguran dan kemiskinan) inilah yang substansial (sekali lagi tidak residual). [14]

Menabur Janji Lalu apa hebatnya menabur janji memerangi kemiskinan dan pengangguran, tokh ini pesan konstitusional yang tentu tidak bisa ditawar? Apakah ini suatu perlombaan untuk berani keluar dari pakem ekonomi usang, yang mereka belum tentu paham tapi sempat mereka gandrungi? Apakah ini justru suatu kesadaran dan pengakuan tulus untuk back-to-basics bahwa bukan kabinet atau presiden yang harus ramah-pasar, tetapi sebaliknya pasarlah yang harus ramah kepada rakyat, ramah kepada kepentingan nasional (memberantas kemiskinan dan pengangguran) itu. Antara Pasal 33 dan Pasal 27 (Ayat 2) dengan pasar-bebas tidak sepenuhnya bisa akur, bahkan secara ideologis dan teoretik-empirik banyak bertentangan, tidak mudah dirukunkan. Pasar memang tidak harus dimusuhi, tetapi pasar tidak bisa dijadikan berhala baru. “Daulat pasar” tidak bisa dibiarkan menggusur “daulat rakyat”. Kalau saja ada cukup ruang di Suara Pembaruan ini, tentu akan saya eksposekan tanggung jawab saya dalam berpendirian demikian secara akademik-ilmiah. Namun akan saya kutibkan tokoh-tokoh besar Barat terkemuka (penyandang penghargaan Nobel) yang menegaskan perlunya kita mewaspadai pasar-bebas. Nama Stiglitz penyandang penghargaan Nobel, juga nama Thurow mantan Dekan pada MIT, yang sedang tenar di kalangan ekonomIndonesia. Ini saya kutipkan untuk mengakomodasi sikap mereka yang biasanya “lunak” (baca: subdued) dalam menerima pandangan orang-orang Barat.

Kapitalisme muncul dengan berbagai penyakit genetik yang telah tertanam di dalamnya…”. Adabuku terkenal yang saya nilai harus dibaca oleh semua mahasiswa ekonomi, yang menjelaskan betapa ilmu ekonomi (economics) dan ekonomi pembangunan (development economics) sudah saatnya ditinjau kembali, bahkan direvisi dan direformasi, (lihat Gerald Meir dan Joseph Stiglitz, editors, rontiers of Development Economics, Oxford Univesity Press, 2001. Buku ini berisi kontroversi tentang peran pasar-bebas, yang ditulis oleh tokoh-tokoh besar yang telah meniti perjalanan development economics selama 50 tahun ke belakang dari dua generasi pemikir dan sekaligus membentangkan tantangan-tantangan masa depan yang harus diperhatikan oleh generasi pemikir masa depan, menampilkan tulisan beberapa penerima Nobel Ekonomi seperti Lawrence Kein, Douglas North, Paul Samuelson, Amartya Sen, Robert Solow serta beberapa pionir terkemuka dalam development economics seperti Sir Hans Singer, Gerald M. Meier, Hla Myint, WW Rostow, ArnoldHarberger). Telah Berubah  Bapak Ilmu Ekonomi Adam Smith (1723-1790) sebagai “nabi” bagi kaum market fundamentalists, bila masih hidup boleh kaget melihat bahwa teori invisble hand-nya (tangan tak kelihatan atau pengaturan otomatis oleh pasar), telah berubah menjadi the dirty hand. Pasar ngobok-obok orang miskin dan lemah, pasar ngobok-obok penentu kebijakan dan memperjualbelikan politisi. Terlepas dari apa yang dikatakan Thurow, Amartya Sen, Stiglitz dan lain-lain yang memihak pada pemerataan dan keadilan ekonomi; terlepas dari IMF, Bank Dunia dan Washington Consensus yang neoliberalistik dan pro pasar (antisubsidi, antiproteksi dan antipopulisme); biar sajalah semua itu.  Pokoknya bagi Indonesia Pasal 33 dan Pasal 27 (Ayat 2) itulah yang harus kita anut, dan itu tidak salah dari segi moralitas ilmu ekonomi, bahkan tepat dari segi teori baru ekonomi, apalagi dari segi ideologi. (Macam ini pula yang dikatakan oleh Revrisond Baswir tatkala ia memprotes penjualan Indosat dan di situ saya menegaskan pula penjualan Indosat yang berdasar norma-norma pasar-bebas neoliberalistik adalah suatu “high treason Adalah keliru besar, apabila suatu kejahatan konstitusional dan kejahatan moral (yang impeachable) bila kita menggusur orang miskin dan tidak menggusur  kemiskinan.[15]

 

 

 

c)             Strategi memerangi Kemiskinan

Kemiskinan adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan. Kemiskinan membuat jutaan rakyat miskin tidak mendapatkan haknya untuk hidup bebas dari lapar dan takut, bebas dari kebodohan dan kesakitan, bebas dari pelacuran dan perbudakan sesama manusia, dan bebas dari berbagai tragedi kemiskinan lainnya. Kemiskinan juga adalah sumber segala masalah sosial-kemasyarakatan seperti masalah rumah tangga, kriminalitas, anak jalanan, daerah kumuh, dan sebagainya. Paradigma pengentasan kemiskinan harus bergeser dari menempatkan rakyat miskin sebagai obyek menjadi subyek pembangunan. Orang miskin tak boleh lagi dipandang sebagai pihak yang membebani negara, namun justru sebagai pihak yang memiliki hak atas negara. Program pengentasan kemiskinan tak boleh lagi bersifat karitatif, parsial, bahkan eksploitatif dan penuh kekerasn. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, terinstitusi dan bersifat permanen.

Kemiskinan kota adalah ibu fenomena multidimensi di mana penduduk miskin tak hanya memiliki pendapatan rendah tapi juga memiliki akses yang terbatas terhadap tanah, rumah, dan kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan dasar. Kemiskinan adalah ibu kandung dari semua masalah sosial seperti kriminalitas, penggunaan obat terlarang, pornografi, pelacuran, hingga penyebaran HIV/AIDS. Kemiskinan juga rawan menimbulkan konflik horizontal seperti kerusuhan Mei 98. Program prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan ini akan diberikan untuk pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan. [16]

J    Pembangunan sektor kesehatan akan difokuskan pada:

(1) Mendorong usaha-usaha preventif dari pada kuratif seperti pengendalian pencemaran lingkungan, pola makan dan gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagainya.

 (2) Mewujudkan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat dengan membebaskan biaya perawatan kelas III di Rumah Sakit

 (3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan baik dalam aspek infrastruktur dan fasilitas kesehatan, penyedia jasa kesehatan (provider) swasta, ketersediaan obat-obatan maupun tenaga medis.

J     Sedangkan pembangunan sektor pendidikan akan difokuskan pada :

 (a) Mewujudkan jaminan pendidikan 12 tahun bagi seluruh masyarakat dengan membebaskan biaya pendidikan SD sampai dengan SMU termasuk madrasah,

 (b) Meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru,

 (c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan, keterkaitan pendidikan dan industri serta muatan IPTEK dalam pendidikan untuk menyambut era globalisasi dan perdagangan bebas. Program lainnya berfokus pada penyediaan perumahan sehat dan terjangkau untuk rakyat miskin, pengelolaan sampah serta pengelolaan limbah dan air bersih.

J     Penyedeiaan perumahan untuk rakyat miskin dilakukan dengan arah kebijakan:

 (a) mendukung secara aktif program pembangunan rusun oleh pemerintah pusat, dalam bentuk penyediaan tanah, sertifikasi tanah dan perizinan yang mudah dan murah, serta menghapus high-cost economy.

 (b) melakukan inisiatif untuk menghapus kawasan kumuh dan membangun rumah sehat dan terjangkau untuk rakyat miskin dengan prioritas untuk penghuni bantaran kali, sungai, ruang terbuka hijau dan pemukiman kumuh.

J     Sedangkan pengelolaan sampah dan limbah akan berfokus pada:

(a) Membangun sistem pengelolaan dan daur ulang sampah secara terpadu, menghasilkan nilai tambah ekonomi dan ramah lingkungan

(b) Membangun sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas,

(c) Mengelola dan mengendalikan pencemaran limbah ke badan sungai dan air permukaan,

(d) Normalisasi sungai dan mengelola air permukaan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat.[17]

d)    Rekonsiliasi

            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka (Dep. P&K) edisi kedua, disebutkan bahwa rekonsiliasi berarti : perbuatan memulihkan pada keadaan semula, atau perbuatan memperbaharui seperti semuala.

 

  1. 1.      Kehidupan Sosial dalam Kebenaran, Keadilan, Amal dan Kebebasan

These laws clearly indicate how a man must behave toward his fellows in society, and how the mutual relationships between the members of a State and its officials are to be conducted.Undang-undang ini dengan jelas menunjukkan bagaimana orang harus bersikap terhadap rekan-rekannya dalam masyarakat, dan bagaimana hubungan timbal balik antara anggota dari suatu Negara dan aparatnya harus dilakukan. They show too what principles must govern the relations between States; and finally, what should be the relations between individuals or States on the one hand, and the world-wide community of nations on the other. Mereka juga menunjukkan apa prinsip harus mengatur hubungan antara Amerika, dan akhirnya, apa yang seharusnya menjadi hubungan antar individu atau Amerika di satu sisi, dan seluruh komunitas bangsa-bangsa di dunia yang lain. Men’s common interests make it imperative that at long last a world-wide community of nations be established. kepentingan umum Men membuatnya penting bahwa pada akhirnya sebuah komunitas seluruh dunia negara dibentuk.

35. 35. Hence, before a society can be considered well-ordered, creative, and consonant with human dignity, it must be based on truth. Oleh karena itu, sebelum masyarakat dapat dianggap yang tertata dengan baik, kreatif, dan konsonan dengan martabat manusia, harus didasarkan pada kebenaran. St. Paul expressed this as follows: “Putting away lying, speak ye the truth every man with his neighbor, for we are members one of another.”(25) And so will it be, if each man acknowledges sincerely his own rights and his own duties toward others. St Paulus menyatakan ini sebagai berikut: “Puting pergi berbaring, kamu berbicara kebenaran setiap orang dengan tetangga, karena kita adalah anggota satu dan lain.” (25) Dan yang akan terjadi, masing-masing jika manusia sendiri mengakui hak tulus tugas sendiri terhadap orang lain.Human society, as We here picture it, demands that men be guided by justice, respect the rights of others and do their duty., Masyarakat sebagaimana Kami di sini gambar itu, tuntutan Manusia bahwa laki-laki dibimbing oleh keadilan, menghormati hak orang lain dan melakukan tugas mereka. It demands, too, that they be animated by such love as will make them feel the needs of others as their own, and induce them to share their goods with others, and to strive in the world to make all men alike heirs to the noblest of intellectual and spiritual values. Nor is this enough; for human society thrives on freedom, namely, on the use of means which are consistent with the dignity of its individual members, who, being endowed with reason, assume responsibility for their own actions . Menuntut juga, bahwa mereka akan animasi oleh cinta seperti akan membuat mereka merasakan kebutuhan orang lain sebagai milik mereka, dan mendorong mereka untuk berbagi barang-barang mereka dengan orang lain, dan berusaha di dunia untuk membuat semua orang sama ahli waris yang paling mulia dari nilai-nilai intelektual dan spiritual yang cukup. juga adalah ini; bagi masyarakat manusia berkembang pada kebebasan, yaitu pada penggunaan cara yang konsisten dengan martabat anggota individu, yang, yang dikaruniai dengan alasan, bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

36. 36. And so, dearest sons and brothers, we must think of human society as being primarily a spiritual reality. Jadi, anak laki-laki tercinta dan saudara-saudara, kita harus berpikir masyarakat terutama manusia sebagai realitas spiritual. By its means enlightened men can share their knowledge of the truth, can claim their rights and fulfill their duties, receive encouragement in their aspirations for the goods of the spirit, share their enjoyment of all the wholesome pleasures of the world, and strive continually to pass on to others all that is best in themselves and to make their own the spiritual riches of others. Dengan cara yang orang-orang yang tercerahkan dapat berbagi pengetahuan mereka tentang kebenaran, dapat mengklaim hak-hak mereka dan memenuhi tugas-tugas mereka, menerima dorongan dalam aspirasi mereka untuk barang dari semangat, berbagi kesenangan mereka sehat semua kenikmatan dunia, dan berusaha terus menerus untuk sampaikan kepada orang lain semua yang terbaik dalam diri mereka sendiri dan untuk membuat kekayaan rohani mereka sendiri orang lain. It is these spiritual values which exert a guiding influence on culture, economics, social institutions, political movements and forms, laws, and all the other components which go to make up the external community of men and its continual development. Ini adalah nilai-nilai rohani yang memberikan pengaruh pedoman tentang budaya, ekonomi, lembaga sosial, dan bentuk-bentuk gerakan politik, hukum, dan semua komponen lain yang pergi untuk membentuk komunitas eksternal laki-laki dan pengembangan yang terus-menerus.

  1. 1.         Kesetaraan Manusia

44. 44. Today, on the contrary the conviction is widespread that all men are equal in natural dignity; and so, on the doctrinal and theoretical level, at least, no form of approval is being given to racial discrimination. Hari ini, pada keyakinan sebaliknya adalah luas bahwa semua manusia sama dalam martabat alam; dan sebagainya, pada level teoritis dan doktrinal, paling tidak, tidak ada bentuk persetujuan yang diberikan kepada diskriminasi rasial. All this is of supreme significance for the formation of a human society animated by the principles We have mentioned above, for man’s awareness of his rights must inevitably lead him to the recognition of his duties. Semua ini adalah signifikansi tertinggi bagi pembentukan suatu masyarakat manusia yang dijiwai oleh prinsip-prinsip Kami telah disebutkan di atas, untuk itu kesadaran hak-haknya orang mau tidak mau harus membawanya ke pengakuan tugasnya. The possession of rights involves the duty of implementing those rights, for they are the expression of a man’s personal dignity. Kepemilikan hak melibatkan tugas melaksanakan hak-hak tersebut, karena mereka adalah ekspresi pribadi martabat manusia. And the possession of rights also involves their recognition and respect by other people. Dan memiliki hak juga melibatkan pengakuan mereka dan menghormati orang lain.

45. 45. When society is formed on a basis of rights and duties, men have an immediate grasp of spiritual and intellectual values, and have no difficulty in understanding what is meant by truth, justice, charity and freedom. Ketika masyarakat dibentuk atas dasar hak dan kewajiban, laki-laki memiliki pegang langsung nilai-nilai spiritual dan intelektual, dan tidak memiliki kesulitan dalam memahami apa yang dimaksud dengan kebenaran, keadilan, amal dan kebebasan. They become, moreover, conscious of being members of such a society. Mereka menjadi, apalagi, sadar sebagai anggota masyarakat seperti itu. And that is not all. Inspired by such principles, they attain to a better knowledge of the true God—a personal God transcending human nature. Dan yang tidak semua. Terinspirasi oleh prinsip-prinsip seperti itu, mereka untuk mencapai pengetahuan yang lebih baik dari Allah yang benar-Tuhan yang pribadi melampaui sifat manusia. They recognize that their relationship with God forms the very foundation of their life—the interior life of the spirit, and the life which they live in the society of their fellows. Mereka mengakui bahwa mereka hubungan dengan Tuhan membentuk landasan yang sangat dari mereka-interior kehidupan roh kehidupan, dan kehidupan yang mereka tinggal di masyarakat rekan-rekan mereka.

  1. 2.     Reconciliation and Protection of Rights and Duties of Individuals Rekonsiliasi dan Perlindungan Hak dan Tugas Individu

62. 62. One of the principal duties of any government, moreover, is the suitable and adequate superintendence and co-ordination of men’s respective rights in society. Salah satu tugas pokok pemerintahan apapun, apalagi, adalah pengawasan yang cocok dan memadai dan koordinasi dari masing-masing hak laki-laki dalam masyarakat. This must be done in such a way 1) that the exercise of their rights by certain citizens does not obstruct other citizens in the exercise of theirs; 2) that the individual, standing upon his own rights, does not impede others in the performance of their duties; 3) that the rights of all be effectively safeguarded, and completely restored if they have been violated.(47) Ini harus dilakukan sedemikian rupa 1) bahwa pelaksanaan hak-hak mereka oleh warga negara tertentu tidak menghalangi warga negara lain dalam latihan mereka; 2) bahwa individu, berdiri atas hak sendiri, tidak menghalangi orang lain dalam kinerja tugasnya; 3) bahwa hak-hak semua dijaga secara efektif, dan benar-benar dikembalikan jika mereka telah dilanggar.

3. Duty of Promoting the Rights of Individuals Tugas Mempromosikan Hak Individu

63. 63. In addition, heads of States must make a positive contribution to the creation of an overall climate in which the individual can both safeguard his own rights and fulfill his duties, and can do so readily. Selain itu, Kepala Negara harus memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan iklim secara keseluruhan di mana individu dapat kedua melindungi hak-hak sendiri dan memenuhi tugas-tugasnya, dan dapat melakukannya dengan mudah. For if there is one thing we have learned in the school of experience, it is surely this: that, in the modern world especially, political, economic and cultural inequities among citizens become more and more widespread when public authorities fail to take appropriate action in these spheres. Karena jika ada satu hal yang telah kita pelajari di sekolah pengalaman, tentunya ini: bahwa, di dunia modern khususnya, politik, dan budaya ketidakadilan ekonomi di antara warga menjadi lebih dan lebih luas ketika otoritas publik gagal untuk mengambil tindakan yang tepat bidang ini. And the consequence is that human rights and duties are thus rendered totally ineffective. Dan konsekuensi adalah bahwa hak asasi manusia dan tugas yang diberikan sehingga tidak efektif.

64. 64. The public administration must therefore give considerable care and thought to the question of social as well as economic progress, and to the development of essential services in keeping with the expansion of the productive system. Administrasi publik karena itu harus memberikan perawatan yang cukup dan berpikir untuk masalah sosial serta kemajuan ekonomi, dan pengembangan layanan-layanan penting sesuai dengan ekspansi sistem produktif. Such services include road-building, transportation, communications, drinking-water, housing, medical care, ample facilities for the practice of religion, and aids to recreatilayanan tersebut mencakup pembangunan jalan, transportasi, komunikasi, air minum, perumahan, perawatan kesehatan, fasilitas cukup untuk praktek agama, dan bantuan untuk rekreasi. The government must also see to the provision of insurance facilities, to obviate any likelihood of a citizen’s being unable to maintain a decent standard of living in the event of some misfortune, or greatly in creased family responsibilities. Pemerintah juga harus melihat dengan penyediaan fasilitas asuransi, untuk meniadakan setiap kemungkinan seorang warga negara tidak mampu mempertahankan standar hidup yang layak dalam hal beberapa kemalangan, atau sangat dalam tanggung jawab keluarga kusut.

The government is also required to show no less energy and efficiency in the matter of providing opportunities for suitable employment, graded to the capacity of the workers. Pemerintah juga diminta untuk menunjukkan tidak sedikit energi dan efisiensi dalam hal penyediaan lapangan kerja yang cocok, pada gradasi kapasitas pekerja. It must make sure that working men are paid a just and equitable wage, and are allowed a sense of responsibility in the industrial concerns for which they work. Ini harus memastikan bahwa orang yang bekerja dibayar yang adil dan merata upah, dan diperbolehkan rasa tanggung jawab dalam keprihatinan industri tempat mereka bekerja. It must facilitate the formation of intermediate groups, so that the social life of the people may become more fruitful and less constrained. Ini harus memfasilitasi pembentukan kelompok menengah, sehingga kehidupan sosial masyarakat dapat menjadi lebih berguna dan kurang dibatasi. And finally, it must ensure that everyone has the means and opportunity of sharing as far as possible in cultural benefits. Dan akhirnya, itu harus memastikan bahwa setiap orang memiliki sarana dan kesempatan untuk berbagi sejauh mungkin dalam manfaat budaya. [18]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 History and causes of terrorism “ hhtp://en.wikipedia.org/wiki/terrorism. Diakses tanggal 21 April 2008.

[2] hhtp://en. http://www.pemantauperadilan.com . Diakses tanggal 11 Maret 2006

[4]  hhtp://en. http://www.pemantauperadilan.com . Diakses tanggal 29 April 2006.

[6] Katekismus Gereja Katolik, edisi kedua, hak cipta © 1997, Amerika serikat katoli koferensi, Inc, http://www.usccb.org/catechism/text/pt3sect2chpt2art5.htm

[7] Dari Kitab Disiplin Gereja Methodis Amerika – 2000,  165c. Copyright 2000 by The United Methodist Publishing House, http://www.umc.org/abouttheumc/policy/world/c-warpeace.htm Hak Cipta 2000 oleh The United Methodist Publishing House, http://www.umc.org/abouttheumc/policy/world/c-warpeace.htm  

[8] Dari Kitab Disiplin Gereja Methodis Amerika – 2000, ¶ 164G. Copyright 2000 by The United Methodist Publishing House, http://www.umc.org/abouttheumc/policy/political/g-military.htm Hak Cipta 2000 oleh The United Methodist Publishing House, http://www.umc.org/abouttheumc/policy/political/g-military.htm

[9] Averroes Press (saifularif01@yahoo dot com) Minggu, Agustus 23, 2009

[11] Posted by EkoNugroho at Minggu, Agustus 23, 2009 Labels: katolik.

[13] Filed under: Teologi Praktis & Pastoral, Teologi Kontekstual — admin @ 1:04 am

[14] http://www.suarapembaruan.com/News/2004/09/22/index.html

15 Majalah Global dan Strategis edisi pertama,131. 24 januari-Juni 2010

[16] Majalah Global dan Strategis edisi dua,147. 24July-Desember 2010

[17] August 30, 2010Posted in: berita

[18]  Kumpulan diktat Kuliah dan Paus Yohanes Paulus II, pada audiensi yang diberikan kepada Prefek bawah después de la reunión plenaria de esta Congregación, ha aprobado la presente instrucción y ha setelah sidang pleno Kongregasi, menyetujui dan Instruksi ordenado su publicación. memerintahkan publikasinya.

Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 22 de febrero de 1987, Roma di markas Kongregasi bagi Doktrin Iman, 22 Februari 1987, Fiesta de la Cátedra de san Pedro Apóstol. Pesta Ketua St Petrus Rasul.  Cardenal Franjo SEPER, Prefecto Franjo Cardinal Seper, Residen Jerôme HAMER, arzobispo titular de Lorium, Secretario. Jerome Hamer, Uskup Agung tituler Lorium, Sekretaris.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: