Moral masalah Daunia

                                                           Thomas Renwarin OSC

 

Ideologi Liberalisme Kapitalis, Sosialisme-Kolektivisme Marxis, National Security

Dr. Laurentius Tarpin, OSC

  1. Liberalisme Kapitalis

v      Liberalisme adalah ideologi yang berpegang pada prinsip lassez faire, melakukan apapun tanpa batas demi mencapai maksimalisasi profit, yang menjadi daya dorong sistem ekonomi Kapitalis.

v       Dalam bentuknya yang paling murni, kapitalisme, mengandung prinsip free enteprise (dalam arti tidak ada rintangan untuk memulai dan menjalankan bisnis) dan pertukaran pasar bebas (dalam arti perdagangan tanpa regulasi atau intervensi pemerintah, semuanya diatur oleh hukum pasar).

v       Kapitalisme memberi tempat tinggi pada nilai kebebasan individu untuk mencapai kepentingan pribadi.

v       Kapitalisme yang digerakkan oleh kepentingan pribadi dan maksimalisasi profit, memicu persaingan bebas, inventivitas, menjunjung tinggi efisiensi, dan effektivitas mengarah pada situasi eksploitasi kaum buruh.

v       Kerja direduksi pada tataran komoditas yang ditentukan oleh hukum pasar: supply and demand.

v       Hal ini membawa orang pada sikap mengedepankan  capital di atas pribadi manusia, mempromosikan  kepentingan pribadi dan sebagai dampaknya mengikis sikap solidaritas dan kesetiakawanan sosial.

v       Sistem kapitalisme pasar bebas  tumbuh dari evolusi sistem perdagangan  melaui fase merkantalisme yang disponsori oleh negara, pada awalnya kolonialisme, Revolusi Industri dan sistem ekonomi konsumsi masa.

      Ada wajah lain dari kapitalisme  yakni kapitalisme negara kesejahteraan pada awal tahun 1900-an di mana para pekerja dan para pembelanya  memenangkan  perjuangan mereka dalam persoalan dukungan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi  melalui regulasi ekonomi.

      Dalam neo-liberalisme atau libertarianisme  yang menjadi satu-satunya norma dalam relasi sosial-ekonomi adalah hukum pasar, supply and demand. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam bidang ekonomi.

      Worldview libertarianisme memulai dengan pemahaman bahwa kebebasan pribadi seharusnya dijadikan sebagai nilai tertinggi yang kita cari dalam masyarakat.

      Setiap manusia pertama-tama dilihat sebagai individu yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri.

      Pasar bebas adalah mekanisme alami untuk menjamin kebebasan alami. Mekanisme pasar dilihat sebagai sarana yang baik untuk melakukan transaksi secara adil dan bebas.

                                                                                               Thomas Renwarin OSC

  1. Penilai moral Liberalisme Kapitalis
  • Oleh karena liberalisme kapitalis mengedepankan kebebasan dan kepentingan pribadi, maka liberalisme kapitalis tidak memberi ruang pada solidaritas, pengakuan bahwa manusia sungguh berhubungan satu sama lain.
  • Ajaran sosial Gereja menggarisbawahi peranan pemerintah dalam melindungi kepentingan kaum lemah melalui regulasi ekonomi, turut menetapkan harga di pasar, sedangkan  liberalisme kapitalis membiarkan hukum pasar berjalan tanpa batasan.
  • Liberalisme kapitalis melaksanakan hukum darwin bahwa yang paling kuat adalah yang bisa hidup, sementara yang lemah dengan sendirinya akan tereliminasi dari percaturan publik. Kaum lemah ditakdirkan untuk didesak ke margin.
  • Ajaran Sosial Gereja menggarisbawahi prinsip solidaritas, primat pribadi manusia, partisipasi semua dan bonum comune.
  1. Kaum libertarian-liberal-kapitalis membela posisi pasar bebas sebagai kondisi yang dibutuhkan  untuk menciptakan kekayaan secara maksimum, dengan mempertahankan insentif ekonomi bagi orang yang bekerja; mempromosikan nilai efisiensi.
  1. Di dalam sistem ekonomi kapitalis pasar bebas, hak milik pribadi atas sarana produksi dimiliki oleh majikan, oleh karenanya mereka memiliki posisi kuat dalam melakukan bargaining dengan para pekerja. Kepemilikan sarana produksi diklaim sebagai hak absolut.
  2.  Sebaliknya para pekerja berada dalam posisi lemah.  Akibatnya, mereka tidak memiliki kekuatan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dalam banyak hal hanya menjadi korban kebijakan.
  3.  Yohanes Paulus II dalam Ensikliknya Centesimus Annus mengatakan bahwa ASG mengakui nilai positif pasar dan perusahaan, tetapi pada saat yang sama pasar dan perusahaan harus diarahkan pada kesejahteraan bersama (bonum comune).

IV. Sosialisme dan Kolektivisme Marxis

a)      Sosialisme menggarisbawahi kepemilikan bersama sarana produksi, mempromosikan persaudaraan, solidaritas, perjuangan demi keadilan bagi orang-orang yang menjadi korban, kaum tersisih.

b)      Mereka mempunyai kepedulian untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi para pekerja dan orang miskin oleh kaum kapitalis.  

c)      Dominasi kelas pemilik kapital mencegah kelas pekerja untuk ikut berbagi atas hasil kerja.

d)      Ketika orang dirampok hasil kerjanya, maka mereka diasingkan dari persekutuannya, dari hasil kerjanya,dari diri mereka.  

e)      Tatanan baru yang diperjuangkan oleh kaum sosialis adalah dunia tanpa kelas, dunia harmonis di mana setiap orang dituntut berdasarkan kemampuannya dan diberi sesuai dengan kebutuhannya.

f)       Dengan menggunakan ASG kita dapat melihat bahwa sosialisme memberikan penghargaan terhadap pribadi manusia para pekerja, panggilan untuk melindungi anggota masyarakat yang paling lemah.

                                                                                            Thomas Renwarin OSC

g)      Di dalam komunisme manusia dilihat sebagai mahluk yang terkait satu sama lain, dengan ikatan solidaritas.

h)      Di dalam komunisme kita menemukan komitment yang kuat untuk memperdayakan kaum miskin (kaum proletar), untuk mengakhiri penindasan kaum miskin oleh kaum kaya.

i)        Komunisme tidak memberi tempat bagi Allah dalam sistem pemikirannya. Di negara-negara yang menerapkan sistem politik-ekonomi komunis biasanya tidak memberi kebebasan kepada orang-orang beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

  1. Komunisme cenderung jatuh pada totalitarianisme  .

                      Komunisme juga menjadikan konflik dan perjuangan kelas sebagai hukum sejarah dan kekuatan pendorong terjadinya perubahan dalam sejarah.  Dalam perjuangan menciptakan masyarakat tanpa kelas, kolektivisme Marxis menggunakan segala cara, termasuk cara kekerasa: penyiksaaan, pembunuhan masal. Kolektivis-Marxis  telah mengarah pada penyembahan kekayaan sebagai idolatry.

                      Kolektivisme-Marxis mengedepankan kolektivitas dan memasung serta mematikan inisiatif, kreativitas dan kebebasan individu.

                      Kolektivisme Marxis menolak hak milik pribadi,  maka seluruh sarana produksi, tanah yang menjadi milik pribadi diambil oleh oleh negara tanpa ganti rugi. Ini adalah bentuk pencurian dari atas. 

  1. National Security Ideology

a)      Ideologi stabilitas nasional telah menyimpang dari cita-cita awal keberadaan suatu negara yakni melindungi individu dari berbagai ancaman. Dengan kata lain, negara ada demi individu.

b)      Dalam ideologi stabilitas nasional, negara dijadikan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, keamanan dan kesetabilannya.

c)      Oleh karena itu, kalau negara terancam stabilitasnya, maka pemerintah, dalam hal ini kepala negera akan melakukan  berbagai tindakan bahkan dengan menggunakan kekerasan, penculikan, penghilangan orang-orang yang dicurigai.  

d)      Dalam ideologi stabilitas nasional,  mereka yang berbeda pendapat dengan pemerintah dianggap sebagai subversi dan harus dilenyapkan.  

e)      Ideologi stabilitas nasional jelas-jelas melanggar prinsip hormat pada pribadi manusia dan melanggar tujuan adanya negara. Tujuan negara adalah melindungi kepentingan semua warga negara dan mengusahakan kesejahteraan bersama. Ideologi Stabilitas nasional  pada akhirnya pada etatisme.   

f)       Secara keseluruhan ideologi Kapitalisme liberal, Sosialisme-Kolektivisme Marxis dan ideologi stabilitas nasional jelas-jelas melanggar prinsip hormat pada pribadi manusia dan dimensi transedennya. Di samping itu, ketiga ideologi besar ini juga melanggar prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan demi terwujudnya tatanan hidup bersama yang damai.

                                                                                              Thomas Renwarin OSC

  1. AGS bukanlah Ideologi
  • Ajaran Sosial Gereja bukanlah jalan ketiga antara Kapitalisme liberal dan Sosialisme-Kolektivisme Marxis, karena ASG bukanlah sistem pemikiran tertutup tetapi merupakan hasil kajian kritis atas realitas sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang diterangi oleh kebenaran iman sebagaimana diwahyukan dalam Kitab Suci.
  •  Di samping itu, ASG merupakan bagian dari teologi, lebih tepatnya teologi moral yang berbicara tentang kebenaran integral tentang  manusia yang memiliki dimensi individual  dan sosial.  
  • ASG juga tidak menawarkan solusi-solusi praktis tentang masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Gereja memiliki kewenangan untuk berbicara dari sudut pandang moral dan atas nama perlindungan terhadap  martabat pribadi manusia. 

 

PROBLEM MORAL KORUPSI  dan PENEGAKAN HUKUM

______________________________________________________________

  1. Fenomena Korupsi
  2. Pengertian Korupsi
  3. Sifat Korupsi
  4. Korupsi ditinjau dari sudut pandang moral
  5. Matinya prinsip bonum commune
  6. Sikap moral untuk menghadapi budaya korupsi

                               I.      Fenomena Korupsi

  • Korupsi sebagai sebuah lingkaran

              Banyak orang mengatakan bahwa korupsi sudah menjadi lingkaran setan di negeri ini. Jargon ini muncul di kalangan masyarakat karena korupsi sudah masuk dan meresap ke hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, politik, sosial, dan bahkan sampai pada dunia hukum.

              Begitu banyak orang terlibat dalam korupsi membuat penegak hukum seringkali kewalahan untuk menentukan siapa yang menjadi dalang korupsi.

              Mencari titik awal penyebab korupsi tidaklah mudah, karena korupsi itu bagaikan lingkaran yang tidak memiliki titik awal dan akhir.

              Kitab Pengkotbah mengatakan bahwa: sama seperti “angin yang bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali” (Pkh. 1:5-6)

              Obefami Awolowo: “pemberantasan korupsi di berbagai negara bukan hanya sekedar tugas yang sulit, tetapi suatu pekerjaan yang tidak mungkin”

                                                                                               Thomas Renwarin OSC

  • Korupsi sebagai sebuah spiral

v              Korupsi bukan hanya seperti lingkaran setan, melainkan justru seperti sebuah spiral: ada unsur lingkaran di dalamnya, tetapi lingkaran tersebut berputar setiap saat dan semakin lama semakin menuju ke arah dalam, ke titik pusat.

v              Analogi ini hendak menggambarkan bahwa tindak korupsi terus menerus berputar di sekeliling kita dan perlahan korupsi mendekat dan semakin mendekat lagi ke arah titik pusat

  • PENGERTIAN KORUPSI
    • Bahasa Latin: corruptus. Artinya: melanggar/mematahkan secara total (break completely).
    •  Dari sudut etimologi, aktivitas korupsi: aktivitas melanggar atau mematahkan sesuatu secara total.
    •  Dalam kehidupan sehari-hari, korupsi sering dimengerti sebagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan masyarakat untuk menduduki posisi tertentu dengan menyalahgunakan otoritas dan sarana publik untuk kepentingan sendiri.
    • Penyebab Korupsi

    Penyalahgunaan kepercayaan dan kebebasan

–        Seorang individu memberi kepercayaan kepada individu lain, tetapi individu yang diberi kepercayaan ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan sehingga mengakibatkan kerugian.

–        Paulus dalam suratnya kepada Timoteus mengidentifikasi penyebab dari penyalah-gunaan semacam ini, yaitu CINTA UANG: “karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka” (1Tim 6:10)

    Disposisi batin yang mendua

–        Korupsi bukan hal yang baru. Dalam PL, korupsi sudah menjadi kejahatan publik.

–        Nabi Yesaya, salah satu nabi yang mengkritik korupsi: “Bagaimana ini, kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal! Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka” (Yes. 1:21-23)

–        Disposisi batin seorang penguasa awalnya selalu mengarah pada kesejahteraan umum (bonum commune), tetapi disposisi  ini mulai teralihkan  dan tergantikan dengan disposisi yang mengarah pada keuntungan pribadi.

                                                                                               Thomas Renwarin OSC

    Pandangan hidup yang hedonis dan opportunis

–        Arus globalisasi menjadi gerbang utama masuknya “isme-isme” dari seluruh dunia. Ada beberapa ideologi yang bisa mejadi dasar tindakan korupsi.

–        Hedonisme mengajarkan seseorang untuk menikmati hidup sepenuh-penuhnya.

–        Jargon yang menyertai hedonisme adalah “hidup sekali saja kok dibikin susah”

–        Jargon seperti ini bukan sesuatu yang baru. Ideologi yang sama pernah dihadapi Paulus dengan kalimat yang agak sedikit berbeda.

    SIFAT KORUPSI

  • pertama, korupsi merupakan semacam wabah penyakit yang menular dan berkembang, jika tidak diatasi akan menjadi semakin parah. John Dean, mantan ketua parlemen Amerika tahun 1973, bahkan mengidentikkan korupsi dengan penyakit kanker ganas yang terus bertumbuh dan berkembang semakin meluas dari hari ke hari. Korupsi membutuhkan analisis dan diagnosis yang tepat agar dapat “disembuhkan” dengan tuntas.
  • Kedua, walaupun sebagai sebuah fenomena buruk dalam masyarakat, Korupsi tetap saja sulit untuk dihilangkan. Penulis kitab Pengkhotbah menuliskan secara tajam penyebab mengapa korupsi sulit sekali dihentikan, “Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan.” (Pkh 4:1). Adanya penguasa di balik setiap kasus korupsi menjadikan korupsi seakan-akan kebal hukum.

–        Theodore Roosevelt menambahkan bahwa usaha menghentikan korupsi merupakan usaha yang membutuhkan keberanian yang luar biasa.

–         Usaha menghentikan korupsi selalu berkaitan dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak kelihatan. Usaha menghentikan korupsi dengan sembarangan hanya akan membuahkan kematian yang sia-sia.

    Korupsi Ditinjau dari Sudut Pandang Moral

  1. Tindakan manusia. Artinya, tindakan yang dilakukan berdasarkan kesadaran, kebebasan, dan kemauan. Oleh karena itu, perlu tunduk pada pertanggungjawaban moral.
  2. Segala tindakan yang membelokkan penggunaan resources (uang, barang dan waktu) dari tujuan yang seharusnya dan kemudian digunakan oleh dirinya sendiri atau kelompoknya. Sangat bertentangan dengan prinsip kebenaran dan keadilan: tidak memberikan kepada masing-masing orang atau pihak apa yang menjadi pihaknya.
  3. Terwujud dalam tindakan penggunaan atau pengambilan uang, waktu, barang, fasilitas yang ditujukan untuk kepentingan umum; kemudian, materi tersebut dipakai oleh individu tertentu untuk memperkaya diri sendiri.
  4. Sudah merasuk ke dalam sistem, cara berpikir, cara merasa, cara bertindak dan cara besikap orang-orang dari berbagai tingkat, baik itu dari kalangan atas maupun bawah. Sikap, mentalitas dan budaya korupsi itu telah dianggap biasa, tahu sama tahu.
  5. Nampak dalam berbagai tindakan suap-menyuap: recruitment, dalam pembelian dan penyediaan barang-barang, orang seringkali membuat kwitansi palsu dan biasanya dilakukan bekerja sama antara pembeli dan penjual (transactive coruuption). Hal ini terlihat jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan merugikan kepentingan bersama.

 

                                                                                              Thomas Renwarin OSC

  1. Secara moral, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian: mengambil barang, uang dan fasilitas lainnya yang bukan haknya dan dipakai untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tindakan pencurian ini dilarang keras dalam Dekalog.
  2. Korupsi dikategorikan sebagai tindakan merugikan kepentingan orang lain, melawan cinta kasih kepada sesama, melawan prinsip bonum commune. Bahkan dapat dikategorikan pada tindakan pembunuhan dan merampas hak orang miskin.
  3. Melakukan korupsi: seseorang merendahkan martabatnya sebagai citra Allah, dengan menjatuhkan diri pada kuasa nafsu untuk memiliki (libido possendi), dikuasai oleh egoisme, hidupnya digerogoti oleh kerakusan, keserakahan dan ketamakan. Orang akan menghalalkan berbagai cara dalam upaya mencapai tujuannya itu. Padahal untuk mencapai tujuan yang baik, orang harus menggunakan cara-cara yang baik pula. Dalam hal ini, tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Sikap baik dan tindakan karitatif tidak boleh melanggar prinsip keadilan.
  4. Secara kronologis, korupsi terjadi karena adanya krisis moralitas. Orang tidak lagi menghiraukan mana yang benar dan yang salah, karena orang tidak lagi berpikir tentang orang lain, tetapi yang dipentingkan adalah diri sendiri. Hal ini dikarenakan setiap orang sudah tidak lagi memiliki rasa malu dan bersalah.

    Matinya Prinsip Bonum Commune

  • Bonum commune menempatkan hidup bersama sebagai kerja perjuangan hidup kolektif, dalam satu cita-cita kolektif bagi kualitas hidup bersama yang lebih baik dan menjunjung tinggi martabat kehidupan, tempat setiap orang diminta memberikan yang terbaik dari hidup dan karyanya untuk lebih banyak lagi dipergunakan bersama.
  • Dengan inilah tercipta spiral positif kebudayaan dan kemanusiaan: spiral-spiral kontribusi produktif manusia bagi kehidupan bersama. Membalikkan hukum-hukum ekonomi pasar, masyarakat adalah tempat kapasitas produktif seseorang diberikan, dan bukan tempat kapital diekstraksi dari hubungan-hubungan sosial.

    Peran signifikan dari bonum commune adalah:

–        berusaha melihat kembali hidup bersama sebagai tanggung jawab bersama

–        melihat praksis hidup bersama sebagai praksis produktif dan kontributif terhadap yang sosial dan bukan konsumtif

–        berusaha meraih kembali institusi sosial ke dalam rangkuman tanggung jawab dan evaluasi moral

–        mampu mengatasi batas-batas pelembagaan sosial yang sering mengunci dan melokalisir refleksi moral dalam gagasan masyarakat sipil.

–        Bonum commune mencoba mengembalikan ruang hidup bersama sebagai ruang kultural dan bukan ruang rasional, ruang moral dan bukan ruang etika sosial; ruang praksis sosial dan bukan ruang kelembagaan gagap partisipasi. Karena menyatu di dalamnya, dimensi subyek berupa partisipasi dan tanggung jawab produktif terhadap hidup bersama, serta dimensi etis penataan keutamaan-keutamaan di ranah publik, sekaligus naratifikasi historisnya.

                                                                                               Thomas Renwarin OSC

v      Matinya kepekaan terhadap rakyat, jelas mengingkari prinsip klasik bonum commune, yakni kepentingan umum seluruh masyarakat sebagai kriteria etis pengambilan kebijakan publik.

v      Misalnya: angka pertumbuhan ekonomi nasional diklaim sebagai tanda keberhasilan, sementara sekelompok besar rakyat tak mampu memenuhi kebutuhan hidup hariannya secara layak; miliaran dolar USA yang dihasilkan Papua dari pertambangan tidak dapat diklaim sebagai kesejahteraan umum bila terdapat ongkos manusiawi, kerusakan alam dan masih adanya 80 persen penduduk pribumi di wilayah itu berkubang dalam kemiskinan (Kompas, 17/1)

v      Ketika para politisi dan pejabat publik sibuk memosisikan diri sebagai teraniaya, maka simpati publik dan liputan media terserap pada kepentingan para elite. Empati terhadap kepentingan umum dan rakyat kecil semakin tersingkir dari wacana publik. Negara pun berjalan di atas agenda-agenda tanpa visi kesejahteraan umum dan tak memihak rakyat banyak. Itu merupakan korupsi yang mengakibatkan matinya prinsip bonum commune yang selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu Paus Paulus menyatakan bahwa berjuang melawan ketidakadilan adalah suatu upaya untuk menegakkan kesejahteraan bersama ini

    Sikap Moral untuk Menghadapi Budaya Korupsi

a)      Korupsi sudah menjadi budaya – dalam arti sudah merasuk dalam cara berpikir, merasa, melihat, berelasi, bersikap dan bertindak – telah merasuki tatanan hidup sakral dan profan, masuk ke dalam struktur hukum, sistem politik, sistem ekonomi kita.

b)      Oleh karena korupsi sudah membudaya, maka perlu ada budaya tandingan (budaya alternatif) untuk mengatasinya.

c)      Budaya relativis dan permisif: kita harus mengembangkan kesadaran moral kita bahwa ada nilai-nilai dan moral obyektif yang mengikat semua dan berlaku umum.

d)      Sikap egois dan individualis eksesif: kita ditantang untuk mengembangkan dan menghayati sikap altruis (keterarahan pada orang lain). Korupsi yang dipicu oleh sikap egois dipengaruhi oleh libido possendi.

e)      Sikap tidak jujur, kebohongan, kemunafikan: kita ditantang untuk mengembangkan dan menghayati kejujuran, kebenaran dan ketulusan. Pengendalian diri mutlak perlu untuk mengcounter libido possendi yang tidak terkendali.

f)       Budaya suap-menyuap: kita harus bertindak dan berbuat sesuai dengan prosedur yang benar.  

g)      Sikap tamak, rakus dan serakah: kita ditantang untuk mengembangkan sikap moderat, memiliki sense of limits. “Jangan memeras dan menindas, tetapi cukuplah dengan gajimu!” menghayati semangat kemiskinan dan kerelaan untuk berkorban dan solidaritas.  

h)      Sikap hedonis dan konsumtif: kita ditantang untuk menghayati sikap asketik, membedakan apa yang diingikan dan apa yang dibutuhkan.

i)        Di tengah situasi masyarakat yang menghalalkan praktek korupsi, kita dipanggil untuk menjadi tanda kontras, melawan arus kebiasaan buruk (Rom 12: 2).

j)        Guna menghadapi budaya korupsi adalah melakukan pertobatan menyeluruh, artinya mengubah cara berpikir, merasa, bersikap dan bertindak yang korup dan tidak adil. Pembentukan dan pembinaan suara hati diperlukan untuk membedakan mana yang baik dan buruk; mana yang adil dan tidak adil; dan mana yang lebih dikehendaki Allah.

k)      Membentuk kesadaran moral:orang memiliki rasa bersalah pada saat mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran.

                                                                                               Thomas Renwarin OSC

l)        Dalam rangka penegakan hukum secara adil dan konsisten, maka kita perlu mengubah sistem hukum, politik, ekonomi yang tidak adil, korup dan menindas; menindak tegas dan serius orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi; meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan finansial publik; meningkatkan kesadaran orang tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

m)    Perlu juga diadakan penggalakan gerakan anti korupsi secara terpadu; melakukan pendidikan nilai dalam keluarga dan sekolah-sekolah terutama nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, tanggung jawab sosial, bonum commune, moderasi, pengendalian diri, nilai askese.

n)      Dalam hidup sehari-hari kita harus berani berkata cukup dan tidak mengikuti apa yang diinginkan. Kita sadar bahwa yang namanya keinginan tidak ada batasnya. Kita berusaha untuk mengembangkan kemampuan bersikap kritis dalam menghadapi dunia kapitalis yang menawarkan berbagai tawaran, dengan mampu membedakan apa yang dibutuhkan (needs) dan apa yang hanya sekedar keinginan dan kesenangan (wants and pleasure).

  • o)      Gereja Katolik tidak mempunyai wewenang maupun kecakapan untuk mengajukan pandangan khusus tentang bagaimana korupsi harus diberantas. Kecuali, tentu, bahwa negara wajib menindak korupsi secara hukum, sama seperti negara berkewajiban untuk tidak membiarkan pelanggaran hukum apa pun terjadi. Jadi menurut pandangan Gereja: negara wajib memiliki undang-undang yang mengizinkan untuk menindak korupsi secara efektif.

p)      Korupsi adalah kejahatan yang tidak boleh dibiarkan, dan karena itu negara wajib membuat undang-undang yang efektif untuk memberantas korupsi. Maka negara wajib:

–        Mengusut dan menghukum tindak korupsi.

–        Tegas-tegas memberantas segala praktek korupsi dalam kelas politik.

–        Perhatian khusus dalam pemberantasan korupsi harus diberikan kepada sistem peradilan dan jawatan perpajakan.

–        Membersihkan kekuasaan yudikatif dari korupsi dan membangun sistim pengadilan yang bersih.

–        Masyarakat perlu dididik agar menyadari kejahatan dan bahaya korupsi serta mengembangkan sikap tidak mau terlibat di dalam korupsi.

–        Dengan memembantu anak agar betul-betul menjadi jujur.

–        Agar tekad “saya tidak pernah akan mencuri”, “saya amat malu seandainya menjadi maling” bisa tumbuh dalam hati mereka.

–        Agar memiliki perasaan keadilan yang halus.

–        Agar mereka merasa bertanggungjawab terhadap lingkungan mereka, akhirnya juga terhadap negara mereka.

–        Agar memiliki perasaan terhadap penderitaan orang-orang miskin, disertai sikap mau membantu mereka agar bisa bebas dari kemiskinan.

                                                                                                Thomas Renwarin OSC

   Kesimpulan

  • Korupsi sebagai tindakan manusia yang dilakukan secara bebas, sadar dan sengaja menuntut pertanggungjawaban moral. Orang melakukan korupsi pertama-tama karena orang tidak mampu hidup berdasarkan apa yang ada, tidak mampu mengelola keuangan berdasarkan penghasilan yang ada sehingga ia akhirnya berusaha untuk mencari jalan lewat korupsi. Orang tersebut tidak mampu mengendalikan libido possendinya. Orang melakukan korupsi karena egois dalam arti tidak memperhatikan kepentingan orang lain atau komunitas yang lebih besar.
  • Secara moral, korupsi tidak dapat dibenarkan karena korupsi melanggar prinsip keadilan, kejujuran, bonum commune, dan solidaritas. Korupsi adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian dan merendahkan martabat pribadi manusia, dengan menjadikan dirinya budak nafsu. Iman akan Allah menuntut kita untuk menegakkan keadilan dan hidup dalam kejujuran dan kebenaran.
  • Budaya korupsi terjadi karena adanya krisis moral, di mana orang sudah digerogoti oleh egoisme, kerakusan, keserakahan. Di samping itu, budaya korupsi terjadi karena orang sudah kehilangan rasa bersalah dan rasa berdosa. Hal ini terjadi karena ada pemisahan antara hidup keimanan dan moralitas. Banyak orang hidup seolah-olah Tuhan tidak ada sehingga mereka dapat berbuat apa saja.
  • Untuk melawan budaya korupsi, kita harus membangun visi masyarakat baru berdasarkan visi Kerajaan Allah dan mengembangkan budaya alternatif, yaitu hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, hidup sederhana, mempromosikan kesadaran dan tanggung jawab sosial, serta menghayati hidup askese, memiliki sense of limits. Sebagai orang Katolik, kita harus menjadi tanda kontras, walaupun sulit dan banyak tantangannya. Dalam upaya mengembangkan budaya alternatif, kita dapat mengupayakannya melalu pendidikan nilai dalam keluarga, sekolah dan Gereja.

 

  Problem moral kemiskinan

v     Apa yang dimaksud dengan kemiskinan?

  • Kemiskinan adalah situasi di mana orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena kemiskinannya yang disebabkan oleh beberapa faktor: internal dan eksternal.

v      Jenis-jenis kemiskinan:

  • Material : kekuarangan sandang, pangan dan papan
  • Spiritual: ketidakpedulian, sikap indifferentisme
  • moral –sosial
  • Siapa yang dikategorikan sebagai orang miskin:
  • Dalam PL orang-orang yang dikategorikan sebagai orang miskin adalah: anak yatim, janda, orang asing.
  • Para budak, para pekerja upahan-harian, miskin secara material, para gembala.
  • Orang-orang yang terkena penyakit seperti penderita kusta
  • Orang-orang berdosa, seperti para pelacur, pemungut cukai

 

                                                                                                   Thomas Renwarin OSC

v     Akar penyebab kemiskinan

  • Penyebab internal-individual: masalah kemalasan, fatalisme, lifestyle, sikap boros, konsumtif
  • Situasi alam dan bencana alam
  • Konflik sosial-horizontal-konflik politik
  • Penyebab institusional-struktural: ketidakadilan, eksploitasi dan penindasan
  • Secara teologis: akar penyebab kemiskinan adalah struktur dosa yang termanifestasi keinginan untuk keuntungan maksimal dan kehausan untuk berkuasa.  
  • Solusi untuk  mengatasi Masalah Kemiskinan
  • Tindakan karitatif yang digerakkan oleh sikap altruis, kemurahan hati, tindakan mau berbagi milik dengan orang-orang yang kurang beruntung —SSV, PSE
  • Tindakan pemberdayaan kaum miskin, lemah supaya mereka dapat menyadari potensi yang mereka miliki dan menggunakannya untuk keluar dari belenggu kemiskinannya;  CU, UKM
  • Pendidikan masyarakat untuk meningkatkan ilmu,  pengetahuan dan  teknologi.
  • Gereja menunjukkan the preferential option for the poor yang dipahami sebagai kunci hermeneutik dan solidaritas dengan kaum miskin dan kaum lemah, mereka yang dimarginalkan.

v     Spiritualitas Kemiskinan

  • Keberpihakan Allah kepada kaum miskin  dan Pewartaan para nabi PL menjadi sumber inspirasi bagi Gereja dan umat Kristiani untuk  ikut terlibat dalam memperjuangkan hak-hak kaum lemah.
  • Praksis hidup Yesus yang secara konsisten menunjukkan keberpihakannya kepada kaum miskin (material, sosial, moral, kultural, spiritual)
  • Childhood spirituality: kepercayaan kepada Allah, ketergantungan penuh kepada Allah, mau mengandalkan kuasa Allah, keugaharian, sikap hidup askese. .
  • Kemiskinan  sukarela sebagai protes melawan kemiskinan yang dipaksakan yang merupakan skandal dab berlawanan dengan kehendak Allah.

 

           Persoalan Moral Penegakkan HAM

  • Pengantar

¨      Nilai-nilai dasar martabat manusia berkaitan erat dengan perjuangan hak-hak asasi manusia.

¨      Perjuangan hak-hak asasi muncul dari pengalaman umat manusia atas sejarah penderitaan kurba-kurban manusia yang tak terbilang jumlahnya.

¨      Dari sana timbul hasrat kuat bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan martabat manusia.

¨      Hasrat itu menyatakan dengan tegas orang harus menjamin dan membela hak-hak asasi manusia, dan jangan merampasnya.

                                                                                              Thomas Renwarin OSC

  • Pemahaman tentang Hak asasi Manusia

¨      Ajaran sosial Gereja menegaskan: “karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah (imago dei), karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi antara manusia harus senatiasa diakui” (GS 29).

¨      Dari ajaran diatas tampak pandangan Gereja tentang hak asasi, yakni hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah.

¨      Hak ini tidak diberikan kepada seseorang karena kedudukan, pangkat, atau situasi; tetapi hak ini dimiliki setiap orang sejak lahir sebagai seorang manusia.

¨      Hak ini bersifat asasi bagi manusia, karena jika hak ini diambil, ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi.

¨      Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan tolok ukur dan pedoman yang tidak dapat diganggu gugat dan harus ditempatkan di atas segala aturan hukum.

¨      Gereja mendesak diatasinya dan dihapuskannya “setiap bentuk diskriminasi, entah yang bersifat sosial atau kebudayaan, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku keadaan sosial, bahasa ataupun agama…karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah” (GS 29).

  • Pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama Hak Kebebasan Beragama

¨     Indonesiaadalah negara majemuk.

¨      Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama maupun aliran kepercayaan yang membentuk suatu negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

¨      Kemajemukan terwujud dalam Bhineka Tunggal Ika yang merupakan kekayaan yang harus dipelihara sebagai alat persatuan bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri bangsa.

¨      Dengan kemajemukan ini, negara berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk melindungi dan menghormati setiap unsur-unsur pembentuk kemajemukan, termasuk kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental.

¨      Tetapi realitasnya berbeda karena negara tidak konsisten memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan bagi warganya.

¨      Hal ini dapat dilihat dari eskalasi penutupan, penyegelan dan penyerangan terhadap rumah ibadah yang dilakukan oleh negara dan non-negara, yang disebut dengan kelompok-kelompok vigilante (kelompok yang melakukan kekerasan dengan mengambil alih fungsi penegakan hukum).

¨      Dalam laporan Setara Institute pada siaran pers tanggal 26 Juli 2010 menyatakan bahwa sejak memasuki tahun 2010, eskalasi penyerangan terhadap rumah ibadah, khususnya jemaat Kristiani terus meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.

¨      Pada tahun 2008, terdapat 17 tindakan, pada tahun 2009 terdapat 18 tindakan pelanggaran-pelanggaran yang menyasar Jemaat Kristiani dalam berbagai bentuk, tahun 2010 antara Januari – Juli terdapat 28 kasus yang sama.

¨      Berdasarkan catatan Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia (PGI), ada 16 kasus pelarangan beribadah dan penutupan gereja dan lembaga Kristiani tahun 2010.

                                                                                               Thomas Renwarin OSC

¨      Selain itu, rumah ibadah dan bangunan-bangunan pemeluk agama atau keyakinan lainnya mengalami hal yang sama.

¨      Misalnya, pembongkaran rumah ibadah Ahmadiyah di Bogor, pembatasan ibadah jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya hingga pada Surat Perintah Bupati Kuningan, H. AANG HAMID SUGANDA untuk menyegel rumah ibadah Ahmadiyah pada bulan Juli 2010 di Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat dan kasus penutupan atau penyegelan rumah ibadah pemeluk agama lainnya.

¨      Kasus terakhir menimpa Jemaat Gereja HKBP Pondok Timur Indah di Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi Timur.

¨      Gereja ini telah berdiri selama kurang lebih 20 tahun, dan dalam kurun waktu yang sama berupaya mendirikan gedung Peribadatan atau Gereja.

¨      Tetapi kenyataanya, negara melakukan ketidakadilan terhadap gereja tersebut karena rumah ibadahnya disegel Walikota Bekasi, MOCHTAR MOHAMMAD pada tanggal 01 Maret 2010 dan tanggal 20 Juni 2010, dengan alasan hanya karena adanya penolakan dari sekelompok masyarakat.

¨      Kejadian kembali dialami jemaat gereja tersebut dalam beberapa Minggu terakhir (11 Juli 2010, 18 Juli 2010, 25 Juli 2010, 01 Agustus 2010, 08 Agustus 2010), sekelompok massa (vigilante) berusaha menghalang-halangi bahkan melakukan penyerbuan dan kekerasan terhadap jemaat yang sedang melakukan ibadah di tanah milik gereja itu sendiri, yang terletak di Kampung Ciketing, RT 03/RW 06, Pondok Indah Timur, Bekasi Timur, Jawa Barat.

¨      Akibatnya, puluhan jemaat yang sebagian besar dari kaum perempuan menderita luka-luka, ironisnya tangisan dan jeritan warga jemaat menjadi tontonan aparat kepolisian yang datang dengan jumlah besar, yang semestinya memberikan pengamanan dan cenderung membiarkan aksi kekerasan berlangsung.

¨      Problematika kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagaimana diuraikan di atas merupakan puncak gunung es, artinya bahwa kasus-kasus di atas hanya sebagian dari berbagai permasalahan yang ada.

¨      Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara telah mengingkari nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui dan menghargai keberagaman (pluralisme) sebagaimana dicita-citakan dan diperjuangkan para pendiri negara.

¨      Dalam ini juga negara gagal mengikat keseluruhan keberagaman (perbedaan-perbedaan) menjadi suatu persatuan.

¨      Berbicara mengenai hak asasi manusia, dalam hal ini Negara, utamanya Pemerintah telah mengingkari Konstitusi dan peraturan hukum lainnya yang mengakui eksistensi hak atas kebebasan beribadah, beragama, dan berkeyakinan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 28  ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

¨      Pasal 22 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¨      Pasal 18 UU. No. 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 18 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

¨      Secara khusus perlu ditegaskan bahwa hak beribadah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di tempat tertutup atau terbuka merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan hukum lainnya sebagaimana disebutkan di atas.

¨      Di sisi lain, perlu juga ditegaskan bahwa penutupan/penyegelan rumah ibadah selain melanggar hak konstitusional warga negara, dari segi kebijakan publik menunjukkan adanya kekeliruan dan kesalahan mendasar karena hal tersebut merupakan bentuk intervensi negara terhadap hak privasi warga negara.

                                                                                                Thomas Renwarin OSC

¨      Semestinya negara lebih fokus mengurus persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, petani dan pertanian, nelayan, buruh, kaum miskin kota dan kelompok-kelompok lemah lainnya.

¨      Konsili Vatikan menegaskan bahwa pribadi manusia mempunyai hak atas kebebasan beragama.

¨      Pokok kebebasan ini ialah kenyataan bahwa semua manusia dalam hal agama harus kebal terhadap paksaan dan kekuasaan manusia apapun, baik dari pihak orang perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat.

¨      Maka dalam hal-hal keagamaan tak seorang pun boleh dipaksa untuk bertindak berlawanan dengan hati nuraninya.

¨      Dan tak seorang pun boleh dihalangi untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya, entah bertindak secara privat maupun didepan umum, sendirian maupun bersama dengan orang lain; tentunya dalam batas-batas yang wajar.

¨      Selanjutnya konsili menyatakan bahwa hak atas kebebasan beragama sesungguhnya berdasarkan martabat pribadi manusia itu sendiri.

¨      Hal ini diketahui baik dari sabda Allah yang diwahyukan, maupun dari akal budi sendiri.

¨      Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui di dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi suatu hak para warga Negara.

¨      Sesuai dengan kodratnya sebagai pribadi, maka semua manusia mempunyai akal budi dan kehendak bebas dan karena itu bertanggungjawab secara pribadi pula.

¨      Maka oleh karena itu semua orang didorong oleh kodrat  mereka sendiri serta berkewajiban secara moral untuk mencari kebenaran, terutama kebenaran yang menyangkut agama.

¨      Mereka wajib juga tetap menganut kebenaran yang diketahui dan menata seluruh hidup mereka sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebenaran itu.

¨      Akan tetapi manusia tidak dapat menunaikan kewajiban dengan cara yang sesuai dengan kodratnya ini, apabila ia tidak menikmati kebebasan psikologi atau batiniah dan sekaligus kebebasan dari paksaan luar.

¨      Jadi, hak atas kebebasan agama tidak berdasarkan keadaan subyektif seseorang, melainkan pada kodrat manusia itu sendiri.

¨      Oleh karena itu, hak atas kebebasan  agama tetap berlaku juga, walaupun oang-orang tidak memenuhi kewajiban untuk mencari kebenaran atau tidak berpegang padanya.

¨      Pelaksanaan hak tersebut tidak boleh dihalangi, asal saja tertib umum yang adil tidak dilanggar.

¨      Maka Negara harus menjamin kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan.

¨       Tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan membuat aturan hukum dan kebijakan yang menciptakan rasa aman bagi warga negara dalam melaksanakan ibadah, agama dan keyakinannya.

¨      Ini merupakan amanat hukum dan HAM, yaitu bahwa negara mempunyai kewajiban pokok terhadap Hak Asasi warga negara yaitu: melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak asasi warga negara, dimana hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan turut di dalamnya.

                                                                                                Thomas Renwarin OSC

  • Selain itu juga,  didasarkan pada uraian diatas, FORUM SOLIDARITAS KEBEBASAN BERAGAMA menyatakan sikap bahwa

 1. Negara dalam hal ini Pemerintah, terutama Presiden harus bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara untuk beribadah, beragama dan berkeyakinan yang merupakan Hak Asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights), sesuai dengan UUD 1945, UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU. Nomor. 12 Tahun 20005 Tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Negara harus menindak tegas terhadap tindakan kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok-kelompok vigilante /ormas radikal terterhadap penganut agama tertentu.

3. Negara harus mencabut peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, yang membelenggu hak atas kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan.

4.  Negara seharusnya mengurus kepentingan publik, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota dan kelompok-kelompok lemah lainnya, bukan mengurus urusan keagamaan yang merupakan ranah privat (pribadi).

¨      Perubahan sikap Gereja Katolik tentang Hak Asasi Manusia: dari sikap curiga (anti modernitas) menuju sikap reseptif dan promotif (Konsili Vatikan II)

¨      Adapun pada zaman sekarang umat manusia terpukau oleh rasa kagum akan penemuan-penemuan serta kekuasaannya sendiri.

¨      Tetapi sering pula manusia dengan gelisah bertanya-tanya tentang perkembangan dunia dewasa ini, tentang tempat dan tugasnya di alam semesta, tentang makna jerih-payahnya perorangan maupun udahanya bersama, akirnya tentang tujuan terakhir segala sesuatu dan manusia sendiri.

¨      Oleh karena itu, konsili menyampaikan kesaksian dan penjelasan tentang iman segenap Umat Allah yang dihimpun oleh Kristus.

¨      Konsili tidak dapat menunjukkan secara lebih jelas mengenai kesetiakawanan, penghargaan serta cintakasih umat itu terhadap seluruh keluarga manusia yang mencakupnya, dari pada dengan menjalin temu wicara dengannya tentang berbagai masalah itu.

¨      Konsili menerangi soal-soal itu dengan cahaya injil, serta menyediakan bagi bangsa manusia daya-kekuatan pembawa keselamatan, yang oleh Gereja, dibawah bimbingan Roh Kudus, diterima dari Pendirinya.

¨      Sebab memang pribadi manusia harus diselamatkan, dan masyarakatnya diperbaharui.

¨      Maka manusia, ditinjau dalam kesatuan dan keutuhannya, beserta jiwa maupun raganya, dengan hati serta nuraninya, dengan budi dan kehendaknya, akan merupakan proses seluruh uraian.

¨      Maka konsili suci mengakui bahwa amat luhurlah panggilan manusia dan menyatakan bahwa benih ilahi telah ditanam dalam dirinya.

¨      Konsili menawarkan kepada umat manusia kerja sama Gereja yang tulus, untuk membangun persaudaraan semua orang, yang menanggapi panggilan itu.

¨      Gereja tidak sedikit pun tergerakkan oleh ambisi duniawi; melainkan hanya satulah maksunya: dengan bimbingan Roh penghibur melangsungkan karya Kristus sendiri, yang datang ke dunia untuk memberikan kesaksian akan kebenaran; untuk menyelamatkan, bukan untuk mengadili; untuk melayani, bukan untuk dilayani. 

¨      Pandangan Gereja Katolik tentang
Hak Asasi Manusia:

                                                                                                 Thomas Renwarin OSC

    Landasan teologis-biblis dan filosofi

q      Apa alasannya, sehingga KV II berani sedemikian radikal progresif membongkar paradigma baru itu?

q      Alasan utama dipertanggungjawabkan oleh Paus Yohanes XXIII, yang mempunyai prakarsa mengundang para Uskup sedunia untuk menyelenggarakan sidang KV II.

¨      Beliau mengharapkan bahwa KV II menjadi kesempatan bagi Gereja semesta untuk mengevaluasi kehidupan serta pelaksanaan misinya.

¨    Dalam rangka itu, tiga sasaran utama hendak dicapai, yakni,

¡        pertama, pembaharuan rohani dalam terang Injil.

¡        Kedua, penyesuaian dengan masa sekarang (aggiornamento) untuk menanggapi tantangan-tantangan zaman modern.

¡        Ketiga, pemulihan persekutuan penuh antara segenap umat Kristiani.

¨      Dengan alasan itulah, maka lahirlah suatu deschooling theology yang terbuka.

¨      Gereja pun mengembangkan gagasan-gagasan yang cukup terbuka secara teologis mengenai jatidirinya, mengenai tugas perutusannya dan mengenai pihak-pihak lain (baca: agama dan kebudayaan lain).

¨      Keterbukaan yang dibangun oleh Gereja Katolik melalui KV II membawa dampak dan pengaruhnya juga terhadap teologi.

¨      Salah satu harapan untuk mengembangkan teologi Katolik yang terbuka dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II.

¨      Menurut Paus Yohanes Paulus II, teologi tidak dapat membatasi diri pada tugas menjaga khazanah ajaran, yang diwarisi dari zaman lampau.

¨      Sebaliknya, teologi harus mencari pemahaman dan pengungkapan iman yang memungkinkan penerimaannya dalam cara berpikir dan berbicara zaman sekarang.

¨      Usaha untuk menemukan pemahaman baru bagi pewartaan Kristiani dalam suatu dialektik antara kontinyuitas serta inovasi dan sebaliknya harus menjadi kriteria yang membimbing refleksi teologis.

¨      Salah satu contoh konkret bagaimana teologi yang terbuka dikembangkan oleh Paus Yohanes Paulus II adalah saat secara mengejutkan (dunia) beliau berinisiatif untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas sikap Gereja Katolik yang pernah menghukum Galileo Galilei.

¨      Memang, kesalahan dalam kasus Galileo Galilei sudah lama disadari dan dibentuk tim khusus untuk meninjau ulang kasus tersebut sejak tahun 1981. Namun, baru pada tanggal 31 Oktober 1992, Paus Yohanes Paulus II secara terbuka mengakui kesalahan itu.

 

                                                                                     Thomas Renwarin OSC

    Ajaran Sosial Gereja

q      Konsili Vatikan II merupakan tonggak pembaharuan hidup Gereja Katolik secara menyeluruh.

q      GS (Gaudium et Spes) menaruh keprihatinan secara luas pada tema hubungan Gereja dan Dunia modern.

q      Ada kesadaran kokoh dalam Gereja untuk berubah seiring dengan perubahan kehidupan manusia modern.

q      Soal-soal yang disentuh oleh GS dengan demikian berkisar tentang kemajuan manusia di dunia modern.

q      Di lain pihak tetap diangkat ke permukaan soal jurang yang tetap lebar antara si kaya dan si miskin.

¨      Relasi antara Gereja dan sejarah perkembangan manusia di dunia modern dibahas dalam suatu cara yang lebih gamblang, menyentuh nilai perkawinan, keluarga, dan tata hidup masyarakat pada umumnya.

¨      Judul dokumen ini mengatakan suatu “perubahan eksternal” dari kebijakan hidup Gereja: Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.

¨      Kardinal Joseph Suenens (dari Belgia) berkata bahwa pembaharuan Konsili Vatikan II tidak hanya mencakup bidang liturgis saja, melainkan juga hidup Gereja di dunia modern secara kurang lebih menyeluruh.

¨      GS membuka cakrawala baru dengan mengajukan perlunya “membaca tanda-tanda zaman”.

¨      Artinya melihat kenyataan-kenyataan dunia dan menyinarinya dengan Injil Yesus Kritsus.

¨      Pada tahun 1963, dalam ensilik Pacem in Terris Paus Yohanes XXIII menyatakan penghargaannya terhadap dekalarasi menegnai hak-hak asasi yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948.

¨      penghargaan semacam itu diulangi pada tahun 1979 oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptor Hominis, kemudian tahun 1987 dalam ensiklik Sollicitudo Rei Socialis dan tahun 1991 dalam ensiklik Centisimus Annus.

¨      Dilihat dari terang Injil, gerakkan memperjuangakan hak-hak asasi manusia tidak hanya merupakan gerakan yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi menjadi panggilan dan tanggung jawab orang beriman.

¨      Penerapan Hak Asasi Manusia dalam lingkungan Gereja Katolik:

    Masalah keadilan gender

  • Prinsip dasar

¨      Ajaran sosial Gereja selalu mempunyai prinsip dasar menjunjung tinggi martabat manusia sehingga hubungan timbal balik antar manusia dapat terwujud (Mater et Magistra, 220). Dasar martabat manusia ini adalah karena manusia diciptakan menurut gambaran Allah (lih. Kej 1:26; Keb 2:23, Gaudium et Spes 12, 29)

¨      Para pelayan sosial religius selayaknya mengusahakan hubungan timbal balik atau dialog antara kedua kelompok (yang menolong dan ditolong), dengan menyatakan kepada kedua pihak pengajaran Injil (lih. Rerum Novarum 41, Populorum Progressio 54).

                                                                                                  Thomas Renwarin OSC

¨      Semua kegiatan harus sesuai dengan prinsip moralitas praktis, di mana semua kebutuhan pribadi maupun masyarakat harus diharmonisasikan dengan persyaratan untuk mencapai kebaikan bersama/ “common good” (lih Mater et Magistra, 37).

¨      Setiap orang harus melihat sesamanya sebagai dirinya sendiri, dengan memikirkan hidupnya dan jalan yang diperlukan untuk hidup dengan cara yang layak: makanan, pakaian, perumahan, hak untuk memilih status hidup dan membentuk keluarga, hak untuk mengecap pendidikan, bekerja, nama baik, penghormatan, pengetahuan sepantasnya, hak untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya dan untuk melindungi keleluasaan pribadi (privacy) dan kebebasan beragama. (lih Gaudium et Spes, 26, 27).

¨       Solidaritas membantu kita melihat orang lain tidak sebagai alat tetapi sebagai sesama, seorang penolong (lih. Kej 2:18-20), sama-sama mengambil bagian di perjamuan kehidupan yang kepadanya kita semua dipanggil oleh Tuhan (Sollicitudo Rei Socialis, 39).

¨      Pihak yang lemah/ miskin harus dibantu untuk dapat memperoleh keahlian, agar dapat bersaing, dan dapat memperoleh kemampuan untuk menggunakan kapasitas dan sumber daya yang ada pada diri mereka (Centesimus Annus, 34)

¨      Kasih harus melampaui keadilan, dan bahwa segala kegiatan sosial ditujukan untuk memberikan kasih (dan keadilan) demi kebaikan bersama (Caritas in Veritate, 6)

Penerapannya

¨       Mendorong agar pihak yang ditolong dapat berkembang, dan bukan hanya sekedar menerima bantuan.

¨      Maka pihak lembaga pelayanan sosial Katolik tersebut juga harus mengusahakan berbagai pelatihan ataupun pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan mereka.

¨      Lembaga pelayanan sosial Katolik tersebut sedapat mungkin membuka kemungkinan dialog antara para donatur (pihak yang menolong) dan pihak yang ditolong.

¨      Jika pelatihan sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah untuk mencari kemungkinan penyaluran jasa ataupun barang-barang yang dihasilkan dari orang-orang yang ditolong agar mereka dapat berkembang sebagai pribadi yang mandiri.

   Penekanan kepada perkembangan manusia seutuhnya

¨      Gereja dipercaya dengan tugas untuk membuka pemikiran manusia terhadap misteri Allah dan dengan demikian manusia dapat memahami arti dari keberadaannya, suatu kebenaran yang terdalam tentang dirinya sendiri (lih Gaudium et Spes, 41).

¨      Perkembangan otentik manusia mensyaratkan pemahaman akan makna seksualitas manusia seperti yang dituliskan dalam Humane Vitae, dan pemahaman akan penerapan nilai-nilai Injil di dalam perbuatan, seperti yang tertulis dalam Evangelii Nuntiandi (lih. Caritas in Veritate, 15).

v    Penerapannya

¨      Sedapat mungkin melibatkan / mendorong pembinaan iman keluarga yang ditolong

¨      Mengajarkan nilai-nilai/ makna perkawinan di dalam ajaran Kristiani, terutama jika yang ditolong adalah keluarga-keluarga Katolik.

¨      Jika perlu mengadakan edukasi tentang KB alamiah.

¨      Menekankan pentingnya diadakan pelatihan/ edukasi, baik kepada pihak kepala keluarga dan jika mungkin program bea siswa anak-anak mereka.

                                                                                                             Thomas Renwarin OSC

v    Hal religius diutamakan

q      Segala organisasi sosial harus diatur dan diarahkan untuk melaksanakan cara-cara yang tepat untuk membantu setiap anggota untuk “meningkatkan kondisinya sedapat mungkin dalam hal jasmani, rohani dan kepemilikan.”(Rerum Novarum 42, Quadragesimo Anno 32).

q      Lembaga pelayanan sosial Katolik harus melihat kepada Tuhan sebagai acuannya, maka instruksi religius harus mendapatkan tempat.

q      Semua orang yang terlibat di dalamnya harus diingatkan akan kewajibannya kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan untuk mempraktekkan ajaran agamanya.

q      Yang beragama Katolik harus diarahkan untuk menghormati Gereja Katolik, mematuhi peraturan Gereja dan mengikuti sakramen-sakramen Gereja, untuk menghantar mereka kepada pertobatan dan hidup yang suci (lih. Rerum Novarum 42).

v    Penerapannya

¨      Selain mengusahakan terpenuhinya kebutuhan hidup dasar dan perbaikan taraf hidup, segi rohani juga diperlukan, misalnya jika memungkinkan diadakan Misa Kudus bersama atau acara bersama yang bersifat rohani, jika mungkin diadakan rutin, bagi pengurus maupun bagi umat yang ditolong.

¨      Sebelum diadakan dan sesudah diadakannya kegiatan diawali dan ditutup dengan doa bersama, terutama para pengurusnya.

Keberpihakan Gereja adalah kepada yang miskin/ termiskin (Laborem Exercens, 8, Sollicitudo Rei Socialis, 42, Centesimus Annus, 11)

      maka prioritas utama harus diberikan kepada yang paling membutuhkan.

v    Penerapannya

¨      Memberi prioritas utama untuk membantu mereka yang benar-benar miskin atau membutuhkan bantuan.

¨      Untuk ini diperlukan sistem dan kriteria yang jelas dan transparan.

¨      Demikian yang dapat tuliskan untuk menjawab pertanyaan anda.

¨      Untuk melakukan hal ini tidaklah mudah, sebab diperlukan orang-orang yang berkomitmen, jujur, dan di atas semua itu, digerakkan oleh semangat kasih yang besar kepada Kristus untuk melakukan karya kerasulan ini.

¨      Karya pelayanan yang demikian juga selayaknya dapat menyebarkan nilai-nilai Injil di dalamnya, agar dapat menerapkan apa yang diajarkan oleh Kristus dan Gereja-Nya, demi mencapai perkembangan manusia yang seutuhnya: jasmani, rohani, baik pada orang yang ditolong, maupun yang menolong.

v    Penutup

¨      Hak-hak asasi mencakup segi-segi kehidupan yang sangat luas. Pada akhir sinode para Uskup pada tahun 1974, Paulus VI menyampaikan pesan-pesan mengenai hak-hak asasi manusia dan perdamaian.

¨      Disitu Bapa Suci menggunakan pembagian sebagai berikut: a) hak atas hidup; b) hak atas makanan; c) hak-hak sosio-ekonomis; d) hak-hak politis dan kultural; e) hak atas kebebasan beragama.

                                                                                                   Thomas Renwarin OSC

¨      Keluasan cakupan hak-hak asasi itu memang telah menampilkan bermacam-macam usaha pengelompokkan.

¨      J. Moltman, misalnya mengelompokkan hak-hak asasi manusia sebagai berikut: a) hak-hak yang bersifat protektif  yakni hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan; b) hak-hak yang menyangkut kebebasan, yakni hak kebebasan beragama, menyatakan pendapat, dan berserikat; c) hak-hak sosial, seperti hak untuk bekerja, makanan cukup, perumahan, dan lain-lain; d) hak-hak untuk berpartisipasi, yakni hak untuk menentukkan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

¨      Masalahnya adalah apakah urutan atau pengelompokkan mengenai hak-hak asasi ini sekedar meringkas daftar yang panjang lebar ataukah merupakan urutan prioritas.

¨      Dalam pernyataan-pernyataa ajaran Gereja Katolik, misalnya sudah terdapat pergeseran tekanan dalam memandang hak-hak asasi manusia, yakni dari daftar yang inklusif, yang memasukkan hak-hak asasi manusia secara luas, menuju kepada penegasan yang sekarang ini semakin mendesak.

¨      Arus akhir-akhir ini, sebagaiman mulai tampak dalam dokumen mengenai keadlian dalam dunia dari sinode para uskup tahun 1971, menunujk pada dua butir pokok yakni hak atas perkembangan dan hak atas partisipasi.

¨      Dalam Populorum Progesio, Paus Paulus ke VI menanggapi masalah perkembangan. Dia menggali hakekat kemiskinan dan konflik-konflik yang dihasilkannnya.

¨      Dia menerapkan peran Gererja dalam proses perkembangan dan membuat sketsa pandangan kristiani tentang perkembangan.

¨      Paus menyerukan tindakan segera yang menghargai tujuan universal makhluk ciptaan. Dia menganjurkan perencanaan ekonomi dan bantuan untuk mendukung perkembangan.

¨      Paulus VI mendesak keadilan dalam hubungan-hubungan dagang dan cinta kasih universal.

¨      Dia menyimpulkan dengan menyebut “perkembangan” sebagai nama baru untuk perdamaian dan mendesak semuaa orang kristiani untuk memperjuankan keadilan.

¨      Catatan sejarah: dalam ensiklik ini, Paus Paulus VI memperluas lingkup uraian Leo XIII tentang perjuangan antara kelas kaya dan kelas miskin dengan mencakup koflik antara bangsa-bangsa kaya dam miskin Populorum Progesio merupakan ensiklik pertama yang seluruhnya ditujukkan kepada soal-soal perkembangan.

¨      Paus menekankan sumber-sumber ekonomi dari peperrangan dan menyoroti keadilan ekonomi sebagai dasar perdamaian.

¨      Lebih dari pendahulunya, Paulus  VI secara eksplisit  mengkritik ajaran-ajaran kapitalisme, termasuk motif keuntungan dan hak milik pribadi yang tak terbatas.

¨      Mengenai hak-hak asasi, Gereja belajar dari kenyataan dunia beserta pergulatannya dan menafsirkannya dalam cahaya Injil.

¨      Dengan bahasa Kosili Vatikan II, Gereja harus membaca tanda-tanda zaman, artinya melihat kenyataan-kenyataan dunia dan menyinarinya dengan Injil Yesus Kritsus.

¨      Pada tahun 1963, dalam ensilik Pacem in Terris Paus Yohanes XXIII menyatakan penghargaannya terhadap dekalarasi menegnai hak-hak asasi yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948.

¨      Penghargaan semacam itu diulangi pada tahun 1979 oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptor Hominis, kemudian tahun 1987 dalam ensiklik Sollicitudo Rei Socialis dan tahun 1991 dalam ensiklik Centisimus Annus.

                                                                                                Thomas Renwarin OSC

¨      Dilihat dari terang Injil, gerakkan memperjuangakan hak-hak asasi manusia tidak hanya merupakan gerakan yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi menjadi panggilan dan tanggung jawab orang beriman.

¨      Paradigma holistik mengartkan manusia citra Allah sebagi kesatuan kolektif, sebagai corporate personality.

¨      Sebagai citra Allah, manusia ikut serta menanggung pemeliharaan kreatif terhadap alam semesta.

¨      Dengan demikian, mahluk non-human langsung mendapat temapt dalam tanggung jawab manusia.

¨      Cerita sekitar penciptaan dalam Kitab Kejadian tidak menampilkan hak, tetapi kewajiban untuk menjaga saudara (Kej. 4:9).

¨      Keluhuran manusia tidak menjadi sumber hak, tetapi dilihat dari tanggungjawabnya. Jalan pikirannya bukanlah: Manusia adalah citra Allah, maka bermartabat luhur, dan oleh karena itu mempunyai hak-hak asasi.

¨      Dimana tempat hak individu? Hak inidividu merupakan seruan: “Dalam keseluuhan alam semesta ini, saya mempunyai tempat unuk hidup serta berkembang dan saya hendak berpartisipasi sebagai wujud tangggungjawab saya.

¨      Jangan meramapas tempat dan partisipasi saya.

¨      Dalam pradigma holistik, percakapan mengenai kewajiban terutama yang mempunyai arah dari yang kuat dan kuasa menuju yang lemah, menderita dantak berdaya.

¨      Sementara itu, kewajiban yang lemah dan tidak berdaya adalah memberdayakan diri menunut partisipasi.

¨      Bagi orang beriman kristiani, partisipasi dalam keseluruhan menyangkut transformasi hidup beriman sendiri, yakni arah semakin serupa dengan Kristus, yang adalah gambar Allah yang tak Kelihatan (Kol1:15).

¨      Semakin bersatu dan serupa dengan Kristus berarti juga semakin masuk kedalam kepedulian-Nya yakni kerajaan Allah yang diperjuangkan Yesus adalah Kerajaan Allah, marajanya Allah dalam manusia dan dunia, kuasa dan tindakan Allah yang mneyelamatkan manusia agar manusia menjadi utuh manusiawi.

¨      Sebagiamana kita lihat dalam peristiwa Yesus, keselamatan sendiri dimengerti secara utuh, bukan hanya spiritualitas  religius saja, melainkan juga material dan sosial.

¨      Yesus melindungi manusia dari apa-apa saja yang membuat manusia kurang manusiawi atau bahkan tidak manusiawi.

¨       Itulah yang dirumuskan dengan hak-hak asasi, hak-hak yang mendasar.

¨      Kalau itu dirampas, manusia tidak manusiawi lagi.

¨      Perjuangan hak-hak asasi manusia sebagaimana diprioritaskan diatas adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang mau menyelamatkan semua orang.

¨      Cara Allah bertindak menyelamatkan adalah mendahulukan yang paling menderita, yakni kaum miskin dan tertindas.

¨      Maka dari situ, dari sisi manusia didekati, Preferential option for the poor terus menerus merupakan acuan perjuangan hak-hak asasi manusia.   

                                                                                                Thomas Renwarin OSC

    Persoalan seputar perjuangan atas hak-hak asasi manusia

¨      Masalah pelanggaran HAM

¨      Landasan perjuangan HAM:

¨      Manusia sebagai Imago Dei (dari sudut pandang teologi Kristiani

¨      Manusia sebagai mahluk rasional yang memiliki martabat pribadi yang sama, memiliki kehendak babas dan hati nuran i (landasan filosofis)

¨      Perlu digaris bawahi kesatuan antara tuntutan hak dan kewajiban.

¨      Perjuangan demi Ham sering kali dicurigai dan ditakuti oleh para pemegang kekuasaan.

¨      Pelanggaran  atas kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani terus dilakukan di negara hukum seperti Indonesia. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakkan hukum dan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap para pelanggar HAM, ketidakmampuan negara/pemerintah dalam menjamin hak-hak warganya, terutama mereka yang lemah dan kaum minoritas.

¨      Sikap fanatik sempit, sektarian, melihat orang lain, kelompok lain, pihak  lain, agama lain sebagai musuh dan saingan yang harus dilenyapkan

¨      Problem penegakkan HAM di negara-negara Komunis dan pemerintahan diktatorial.  Para pejuang HAM dianggap sebagai penggannggu dan ancaman atas kedudukannya.

¨      Apa yang dimaksud dengan kebebasan yang dipahami oleh orang-orang yang mengklaim hak mereka?

¨      Kebebasan bukan berarti kebebasan absolut dan tanpa batas.

¨      Kebebasan mengandung dalam dirinya tuntutan untuk bertanggung  jawab.

¨      Pelaksanaan kebebasan individual tidak boleh mengganggu ketertiban  umum dan bonum commune.

¨      Setiap orang memiliki hak kebebasan untuk mencari kebenaran dan menghidupi kebenaran tersebut.

¨      Yang dituntut bukan hanya HAM tetapi juga KAM (kewajiban asasi manusia)

    Persoalan kaum homoseksual

¨      Kaum homoseks menuntut agar perkawinan  mereka diterima dan disyahkan oleh negara dan Gereja  berdasarkan pada hak asasi yang juga dimiliki oleh mereka sebagai  manusia yang diciptakan menurut citra Allah.

¨      Persoalan  tahbisan kaum perempuan

¨      Para penganut feminisme menuntut hak mereka untuk dapat ditahbiskan menjadi imam dalam  gereja katolik berdasarkan klaim mereka yang memiliki hak yang sama sebagai manusia.  Penolakan tahbisan kaum wanita dianggap sebagai tindakan  diskriminatif terhadap kaum wanita.

                                                                                      Thomas Renwarin OSC

Penilaian Moral atas Globalisasi

Dr. Laurentius Tarpin, OSC

 

                       I.      Apa itu Globalisasi

a)      Globalisasi adalah konsep yang mengacu pada pemampatan dunia dan intensifikasi kesadaran tentang dunia sebagai keseluruhan. (Roland Robertson)

b)      Globalisasi adalah intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia yang menghubungkan  lokalitas yang jauh sehingga kejadian-kejadian lokal dibentuk dana dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat yang jauh. (Anthony Giddens)

c)      Globalisasi adalah fenomena yang melibatkan dua poros. Poros yang pertama adalah keterkaitan, keterhubungan, sedangkan  poros yang kedua adalah pemahaman tentang ruang. (Robert Schreiter).

d)      Proses yg menjelmakan transformasi di dalam organisasi spasial relasi-relasi sosial  dan transaksi-transaksi yang dinilai dalam terminologi ekstensitas, intensitas, velositas (David A. Crocker).

e)      Yohanes Paulus II memahami globalisasi sebagai peristiwa manusia dan merupakan tanda jaman yang harus disikapi.

    Globalisasi dalam dirinya sendiri, bersifat netral.

l       Globalisasi ini memiliki dimensi sosial, politik, ekonomi dan budaya.

l       Jika globalisasi adalah peristiwa manusia maka prinsip-prinsip yang harus mengarahkanya harus dicari dalam pribadi manusia itu sendiri dan di dalam prinsip-prinsip yang mengatur interasi sosialnya.

l       Yohanes Paulus II menawarkan 4 prinsip dasar yang ia deduksi dari ASG

                      II.      Globalisasi hak-hak dasar manusia: the primacy of human person

v      Solidaritas global

v      Prinsip subsidiaritas

v      Prinsip bonum comune.

v      The preferential option for the poor

Tanpa diarahkan oleh prinsip-prinsip tersebut, maka globalisasi akan menjadi bentuk imperialisme baru, hegemoni budaya dominan, mengancam nilai-nilai budaya lokal, memangkas heterogenitas dan diversitas budaya. 

                                                     thomas_renwarin_osc@yahoo.com

                                                                  JEAN CRUCE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: